Menteri Desa Apresiasi inovasi Desa Bedahlawak

JOMBANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Jombang, Sabtu (29/8). Ia meresmikan Kampung Hidroponik Seroja Desa Bedahlawak.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengapresiasi inovasi Desa Bedahlawak tersebut. Menurutnya, keseriusan dalam mengembangkan kampung hidroponik dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa setempat.

"Ekonomi desa harus dikembangkan supaya masyarakatnya mendapatkan nilai tambah," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa kepada masyarakat desa terdampak ekonomi akibat covid 19. Menurutnya, BLT dana desa yang telah disalurkan sejak Bulan April yang lalu tersebut, akan disalurkan hingga Desember 2020.

"BLT dana desa dipastikan sampai Desember. Untuk yang belum ditangani BLT dana desa akan ditangani oleh Kemensos (Kementerian Sosial)," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Bedahlawak, Masrum mengatakan, Pencanangan kampung hidroponik telah lama dilakukan untuk menciptakan aktivitas petani milenial, di samping aktivitas pertanian di sawah. Menurutnya, hasil pertanian hidroponik yang telah dipasarkan secara online tersebut mendapat respon signifikan dari pembeli.

"Kita komitmen untuk menyediakan sayur yang berkualitas tinggi. Dan tentu menjadi nilai tambah untuk masyarakat di samping usaha lain," ujar Masrum.

Di samping itu, Desa Bedahlawak juga membuat olahan sayuran hidroponik tersebut menjadi berbagai produk seperti jus sayur, steak, dan puding. Ia berharap, pengembangan kampung hidroponik dan berbagai produksi olahan sayuran tersebut dapat memberikan keberkahan tersendiri untuk Desa Bedahlawak.

"Harapannya kalau sudah tersebar di beberapa tempat hidroponik, manajemennya akan kita bagi menjadi manajemen penanaman dan penjualan. Agar mitra satu dan yang lain tidak bertumpuk," ujar Masrum.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Menteri juga memberikan santunan kepada yatim piatu dan dhuafa di desa setempat.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Dpmd Kab. Buton Utara Berdayakan Masyarakat Melalui Posyantek

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur) membentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tepat guna untuk pengembangan pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Hal ini dalam rangka peningkatan sosial ekonomi rakyat serta menambah pendapatan perkapita masyarakat.

Kadis DPMD melalui Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Sumber Daya Alam (SDA), Bahtiar SKM MKes, mengatakan kegiatan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembamgunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 23/2017, tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Peraturan Bupati (Perbup) Butur No. 34/2020, tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

“Untuk mengimplementasikan kedua peraturan tersebut kami dari pihak dinas sebagai pelaksana teknis bergerak cepat membentuk Posyantek di enam kecamatan yang diawali dengan sosialisasi ke masyarakat,” tutur Bahtiar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa 26 Agustus 2020.

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan dan kemampuan penggunaan alat modern guna meningkatkan pendapatan dari usaha ekonomi lokal unggulan daerah melalui posyantek desa.

Menurutnya, 78 desa di Butur dapat menerapkan TTG melalui posyantek desa. Sehingga masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat guna mengembangkan ekonomi rakyat di desa.

“Sosialisasi Posyantek dilaksanakan secara bertahap pada 6 (Enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kulisusu Barat (Kulbar) tanggal 28 Juli 2020, Kecamatan Wakoruma Utara (Wakorut),13 Agustus 2020, Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara (Kulut) tanggal 26 Agustus 2020 dan terakhir di Kecamatan Bone Gunu dan Kambowa pada tanggal 1 Septemer 2020,” paparnya.

Selain itu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya masyarakat, melihat dari berbagai aspek yang nantinya akan dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu komoditas tanaman unggulan masyarakat. Pengembangan TTG di desa melalui posyantek akan terus ditingkatkan.

“Contoh Pemanfaatan TTG ini seperti pengadaan alat kacip jambu mete dan penggunaan Plastik Ufi dan Solardome dalam peningkatan kualitas jumlah produk unggulan pertanian lokal daerah,” jelasnya.

Ia berharap, desa-desa di Butur dapat terpacu dalam pembentukan Posyantek. Sehingga pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. (m1)

Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan Menuju Pemulihan Covid 19

Jakarta - Para Menteri ASEAN yang menangani kerjasama ASEAN dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di ASEAN pada Rabu (19/8) mengadakan pertemuan secara virtual.

Pertemuan khusus ASEAN Ministers Meeting on Rulal Development and Poverty Eradication (AMRDPE) bertemakan "Reducing Poverty and Building Resilience: Towards COVID-19 Recovery" atau Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan menuju pemulihan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19.

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daerah pedesaan dan semakin membebani masyarakat pedesaan. Pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

"Melalui pembangunan daerah pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, kita tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin serta terus membantu mereka keluar dari kemiskinan," katanya.

Kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama bulan-bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional. Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan akan semakin rentan terhadap pandemi.

Untuk memitigasi dampak COVID-19, kata Gus Menteri, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Selain itu, Indonesia telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.

"Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja , listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat," katanya.

Saat ini, kata Gus Menteri, Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor.

Program tersebut terdiri dari enam sektor utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain.

"Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," katanya.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian / lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap COVID-19.

"Di daerah pedesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Kemendes PDTT, program masker wajah setengah miliar dari Kemendagri dan kebijakan terkait sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Perencanaan Nasional," katanya.

Mengenai program Kemendes yakni Program PKTD, Gus Menteri menjelaskan bahwa tujuannya untuk memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan. 

"Salah satu tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor penggerak pembangunan pedesaan," katanya.

Sosialisasi Perbup Nomor 34 Mendapat Apresiasi dari Masyarakat

Kami memberikan apresiasi kepada Dinas PMD Kabupaten Buton Utara karena sebelum penerapan Perbup Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam dilakukan dulu sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini paling tidak kami memahami subtansi dari peraturan Bupati yang disosialisasikan. Dengan memahami subtansi dari kegiatan ini maka kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat, pemerintah Desa dan pihak lain yang ada kaitannya dengan peraturan Bupati Nomor 34 yang disosialisasikan. Demikian ungkapan Bapak Baharudin selaku Ketua BPD Desa Labaraga pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.

Normatifnya sebuah kabijakan sebelum diterapkan perlu disosialisasikan, sosialisasi ini memungkinkan informasi tidak bias sehingga pelaksanaan sebuah peraturan bisa dijalankan dengan baik sampai pada level bawah. Demi menghindari bias informasi ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara bersama dengan P3MD Kabupaten Buton Utara melakukan sosialisasi di Kecamatan Wakorumba Utara. Sosialisasi Perbup Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya dirangkaikan dengan penekanan pembentukan Posyantek di Desa seKecamatan Wakorumba Utara.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam dibuka oleh Camat Wakorumba Utara. Dalam sambutannya, Camat Wakorumba Utara berpesan kepada para Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada pengetahuan yang diperoleh dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Camat Wakorumba Utara tidak bisa mengikuti Kegiatan tersebut sampai tuntas karena ada agenda lain yang harus diikuti.

Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna menghimbau kepada peserta sosialisasi Perbup Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam agar optmis terhadap program posyantek yang akan di bentuk di Desa. Posyantek memiliki manfaat yang sangat bagus bagi Desa. Filosofi dasar dari pembentukan Perbup Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam bagaimana Desa bisa diberdayakan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna maupun memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa sendiri.

 

 

Sara’ea, 15 Agustus 2020

Pemerintah Desa Eelahaji Berdayakan Warga Lewat PKTD

 

Pemerintah Desa Eelahaji melaksanakan Padat Karya Tunai Desa. Padat karya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Eelahaji dihadiri oleh masyarakat Desa Eelahaji sebanyak 99 orang yang terdiri dari Laki-laki 60 Orang dan Perempuan sebanyak 39 Orang. Mandor pada kegiatan padat Karya Tunai Desa Eelahaji tersebut sebanyak 10 orang. Laki-laki sebanyak 14 Orang dan Perempuan sebanyak 3 orang. Padat karya tunai dilakukan mengingat program PKTD ini merupakan kebijakan dari kemetrian Desa.  

Mengingat banyaknya peserta yang hadir, Kepala Desa Eelahaji Abzar mengatakan bahwa pelaksanaan padat karya tunai Desa tersebut dilakukan dengat mengikuti protokol covid. Ketentuan protokol covid tersebut mewajibkan penggunaan masker dan tetap menjaga jaraka dalam proses pelaksanaan kegiatan padat karya tersebut. Lebih Lanjut Abzar berharap bahwa pelaksanaan padat karya tunai desa ini bisa sedikit membantu masyarakat untuk mendapat penghasilan. Apalagi ditengah pandemi seperti saat ini masyarakat kesulitan mendapatkan penghasilan.

Padat karya yang dilakukan tersebut adalah pembangunan jalan tani sepanjang 450 meter. Jalan tani tersebut menghubungkan menghubungkan jalan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten dari dana APBD Kabuaten/Provinsi dengan lahan warga. Jalan yang dibangun oleh pemerintah Desa Eelahaji akan memudahkan akses masyarakat dalam mengumpulkan hasil pertanian mereka. Umardin selaku Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Kulisusu berharap bahwa dengan dibukanya akses jalan ke lahan warga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejatinya hakekat pembangunan adalah bagaimana bisa meningkatkan perekonomian pembangunan. Artinya bahwa dengan dibukanya jalan tani tersebut maka sekian persen ekonomi masyarkat bisa meningkat.

 

Eelahaji 14 Agustus 2020

Pendamping Kec. Kulisusu Utara OJT Tim Penyusun RKPDes Tahun 2021

 

Sebagai salah satu daerah yang akan mengikuti pemilihan langsung Kepala Daerah di 7 Kabupaten seSultra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara bersama Tim TAPM Kabupaten Buton Utara memiliki kekhawatiran terkait terhambatnya proses perencanaan. Menghadapi agenda besar tersebut pada bulan Juli yang lalu DPMD Kabupaten Buton Utara dan TAPM melakukan rapat terkait pelaksanaan perencanaan 2021. Hasil rapat tersebut menghasilkan RKTL tahapan pelaksanaan perencanaan 2021.

Saat ini pelaksanaan tahapan perencanaan sudah dilaksanakan dan Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Kulisusu Utara RKPDesa tuntas 100%. Untuk 3 Kecamatan lainnya sementara menuntaskan pelaksanaan RKPDesa. Menindaklanjuti hasil RKPDes tersebut, Pendamping Desa, Pendam[ing Desa Teknik Infrastruktur dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kulisusu Utara melakukan OJT Tim Penyusun RKPDes tahun 2021.

Pelaksanaan OJT Tim penyusun RKPDes 2021 tersebut dilaksanakan bertahap, tahap pertama dilaksanakan di tiga Desa yaitu, Desa Eerinere, Desa Ulunambo dan Desa Wamboule. Tanggal 14 Agustus 2020 dilakukan lagi OJT tim penyusun RKPDes tahun 2020 di tiga Desa yaitu, Desa Labelete, Desa Lelamo dan Desa Waode Buri. 

Peserta yang hadir pada kegiatan OJT tim penyusun RKPDes tersebut sebanya 19 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Penyusunan kegiatan OJT tim penyusun RKPDes tahun 2021 dipandu oleh Aswan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Masrun PDP Kecamatan Kulisusu Utara dan Riswan Mufti PLD Desa Lelamo, Labelete dan Desa Waode Buri. Aswan mengungkapkan bahwa kegiatan ini untuk memberikan pembekalan kepada tim penyusun RKPDes sehingga proses penyusunan RKPDes bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Lebih lanjut Aswan berharap bahwa lewat OJT tersebut peserta bisa mandiri dan menularkanpengetahuan mereka kepada yang lain. 

Riswan selaku Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kulisusu Utara mengungkapkan bahwa rencana kerja Pemerinth Desa sangat penting olehnya itu langkah OJT ini kami ambil karena dalam OJT ini ada beberapa hal yang kami jadikan sebaga fokus utama yaitu  pertama terkait sosialisasi Permendesa Nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman Umum pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Kedua, untuk memberikan pemahaman terkait tugas-tugas tim penyusun RKPDes menurut Permendesa Nomor 17 tahun 2020 dan ketiga disepakatinya RKTL tahapan kegiatan penyusun RKPDesa tahun 2021.

 

 Waode Buri, 14 Agustus 2020

Gerakan Setengah Milyar Masker Pastikan Desa Aman dari Covid

 

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, gerakan setengah miliar masker merupakan program yang digalakkan untuk memastikan desa aman dari penyebaran virus covid 19. Dalam hal ini, warga desa ditargetkan dapat memiliki minimal 4 masker per orang.

"Target kita setiap warga punya masker yang bisa dicuci. Jadi tidak ada alasan maker dicuci atau ketinggalan," ujarnya saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Tim Penggerak PKK di Jakarta, Senin (10/8).

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 4 masker tersebut, pengadaan 2 masker di antaranya dapat menggunakan dana desa, sedangkan pengadaan 2 masker selebihnya dapat dilakukan secara gotong royong. 

Ia juga meminta tim penggerak PKK untuk membantu distribusi masker dan sosialisasi dari rumah ke rumah.

"Karena gerakan aksi setengah miliar masker ini bukan urusan produksi saja, produksi bisa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari dana desa atau donatur secara gotong royong, sehingga yang dibutuhkan dari tim penggerak PKK adalah distribusi dan sosialisasi dari rumah ke rumah," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta seluruh Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah regulasi terkait adaptasi kebiasaan baru di desa. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak.

"Di desa biasanya kalau sudah diatur di dalam sebuah aturan lebih patuh. Kalau hanya himbauan agak susah. Karena kalau desa sudah keluarkan regulasi, akan lebih mudah mengurus fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan," terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan desa untuk tetap mempertahankan ruang isolasi yang sebelumnya telah disediakan oleh desa. Menurutnya, meskipun penggunaan ruang isolasi di desa sudah mulai menurun, keberadaan ruang isolasi harus tetap ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta Desa tetap mempertahan pos jaga desa.

"Saya himbau, saya minta ke desa dulu ada pemeriksaan suhu badan di gerbang desa, ada pos jaga desa. Nah sekarang ini tetap dijalankan," ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Hakteknas 2020, Program Desa Berinovasi Resmi

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Auditorium BJ Habibie Kementerian Riset dan Teknologi, pada Senin (10/8/2020) pagi. 

Menteri Halim sedianya mengikuti kegiatan Hakteknas ini di Dusun Tumba Desa Tamaela Kabupaten Gorontalo, namun karena pertimbangan lain makanya urung hadir dan mengikuti acara di Kemeristek di Jakarta. Menteri Halim pun menyapa warga Dusun Tumba yang mengikuti peringatan Hakteknas via virtual ini. 

Dusun Tumba ini termasuk dalam program #desaberinovasi yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai Mitra Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides).

Keduanya bersinergi dengan baik dalam melakukan inovasi Teknologi Tepat Guna Desa berupa pembangkit listrik "Pycohydro" yang mana melalui program ini juga, skalanya akan dinaikkan  menjadi "Microhydro" bersama sentuhan teknologi dan inovasi Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Program Desa Berinovasi, Kemendes PDTT sebagai leading sector mengembangkan potensi desa secara ekonomi akan fokus pada pemberdayaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Dusun Tumba letaknya sangat terpencil karena hanya bisa dijangkau dengan menggunakan motor selama dua jam," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Gus Menteri mengatakan, meski letak terpencil dan suku terasing, namun, di Dusun tersebut telah dialiri listrik karena adanya program Desa Berinovasi yang didukung oleh Kemenristek/BRIN.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku bersyukur dengan perhatian Kemenristek/BRIN untuk membangun desa-desa yang terpencil meski sedang mengembangkan inovasi di bidang tertahanan dan teknologi terkini seperti Artificial Intelegne (AI).

"Meski mengurus soal indutri pertahanan tapi Kemeristek/BRIN harus mengurus soal desa. Ini luar biasa," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk peluncuran program `Desa Berinovasi`.

Penandatanganan ini dilakukan di tengah peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2020 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin melalui sambungan virtual.

Desa Berinovasi merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi, dan menemukan peluang bisnis melalui penerapan teknologi untuk pengembangan produk unggulan, serta membangun keterampilan dan kompetensi masyarakat.

Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui 11 bidang usaha yakni pariwisata, hasil perkebunan, hasil pertanian, budidaya non pangan, pengolahan hasil perikanan, budidaya pangan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan pengolahan sampah.

Teks: Firman/Kemendes PDTT Hari 

TPP Kabupaten Buton Utara Fasilitasi RKP di Desa Lapero

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara bersama dengan TAPM Kabupaten Buton Utara telah menyepakati rencana kerja tindak lanjut terkait dengan perencanaan pembangunan untuk tahun 2021. Dengan adanya rencana kerja tindak lanjut tersebut maka pemerintah Desa memiliki panduan tahapan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan pembangunan Desa dimulai dari Bulan Juli 2020. Dan saat ini sudah cukup banyak Desa yang sudah melakukan rencana kerja pembangunan Desa seKabupaten Buton Utara. Dan untuk Desa se Kecamatan Kulisusu Barat tuntas pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2020.

Minggu 9 September 2020, Pemerintah Desa Lapero melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan kegiatan pembangunan Desa turut di hadiri oleh TAPM Kabupaten Buton Utara, Pemerintah Kecamatan Kulisusu Barat, Pemerintah Desa Lapero bersama dengan masyarakat Desa Lapero. Kegiatan rencana kerja pembangunan di Desa Lapero merupakan Desa yang ke sembilan di Kecamatan Kulisusu Barat yang melaksanakan kegiatan RKP.

Camat Kulisusu Barat dalam sambutannya menginginkan masyarakat untuk hadir dan ikut berpartisipasi dalam perencanaan. Semua elemen masyarakat boleh hadir memberikan gagasan terkait pembangunan. Dalam konteks RKP, masyarakat memiliki kuasa untuk memberikan gagasan dalam pembangunan. Forum Rencana Kerja Pembangunan merupakan forum bagi masyarakat untuk memberikan gagasan terkait dengan pembangunan Desa.  Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Kepala Desa Lapero memberikan garansi bagi masyarakat Desa Lapero bahwa program kegiatan tahun lalu yang tidak terdanai akan dimasukan sebagai program prioritas untuk tahun 2021. Lebih lanjut beliau berharap bahwa rencana kerja pembangunan yang dilaksanakan bisa membawa perubahan bagi Desa Lapero. Kepala Desa Lapero memberikan apresiasi atas kehadiran TPP Kabupaten Buton Utara di Desa Lapero dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan yang dirangkaikan dengan penyaluran BLT DD triwulan 2.

 

 

Lapero, 09 Agustus 2020

 

Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kembangkan Padi Organik Sebagai Produk Unggulan Daerah

Padi organik mrupakan produk unggulan di Kabupaten Buton Utara. Program padi organik mulai dicanangkan di Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2016 yang lalu. Namun diseriusi oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara sejak mulai tahun 2017. Program padi organik bukan merupakan hal baru di Kabupaten Buton Utara. Moyang masyarakat Buton Utara sudah mempraktekan sistem pertanian organik dari dulu. Bahkan sampai akhir 1990an, masyarakat Buton Utara secara umum masih mempraktekan pertanian organik. Mereka tidak mengenal sistem pemupukan dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi. Mereka hanya mengandalkan alam untuk kesuburan tanaman mereka.

Apa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara hari ini sebenarnya hanya untuk mencoba membangkitkan kembali kearifan lokal masyarakat Buton Utara dalam sistem pertanian. Dan sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang mencoba mempraktekan pertanian organiik. Kita masih menemukan cara bertani dengan pendekatan organik hampir disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara. Pertanian organik yang dilaksanakan tidak hanya pada satu jenis tanaman saja tetapi hampir semua jenis tanaman menggunakan sistem organik.

Masyarakat Butur secara umum hanya mengenal padi organik pada hal sesungguhnya hampir semua sistem pertanian di Kabupaten Buton Utara menggunakan sistem organik. Yang paling banyak dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara adalah padi organik dengan berbagai macam varietas. Saat ini, jenis padi organik yang ada di Kabupaten Buton Utara ada sekitar 40 varietas padi organik yang coba dikembangkan. Namun yang paling terkenasl dan paling familiar ditengah masyarakat Buton Utara adalah padi organik Wakawondu.

Sabtu 8 Agustus 2020 pemerintah Kabupaten Buton Utara mengadakan panen raya padi organik di Desa Wacu Laea Kecamatan Kulisusu. Lokasi padi organik tersebar hampir disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara. Kecamatan yang paling banyak lahan pertanian organik terletak di Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Kulisusu Barat. Panen raya padi organik di Desa Waculaea dihadiri oleh Bapak Bupati Buton Utara. Saat ini luas lahan padi organik yang ada di Kabupaten Buton Utara seluas 1.647 hektar. Lahan padi organik tersebut tidak berada dalam satu hamparan tetapi tersebar ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara.

Dalam sambutannya Bapak Bupati Buton Utara berharap bahwa pertanian organik akan ditingkatkan harus diperhatikan karena sistem pertanian organik merupakan warisan dari para leluhur, juga merupakan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buton Utara. Secara kultur masyarakat Buton Utara sejak dahulu menggunakan sistem organik sehingga lebih mudah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencanangan program padi organik. Sebagai seorang kepala daerah, selain menjalankan tugas-tugas pokok saya juga wajib mengembangkan dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buton Utara dan salah satunya adalah pertanian organik.

Pertanian organik adalah budaya purba yang saat ini mulai dikembangkan oleh para pakar. Pakar pertanian melihat bahwa sistem pertanian moderen yang menggunakan bahan kimia dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Mereka melihat bahwa ada dampak negatif bagi tubuh yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia. Gagasan pertanian organik ini mulai digaungkan kembali sejak era 1960an. Dan saat ini di Dunia juga sudah mulai dikembangkan sistem pertanian organik. Saat ini sistem organik tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat domestik tetapi sudah menjadi konsumsi masyarakat dunia.

 

Waculaea 08 Agustus 2020

Kemendes PDTT Luncurkan Program Setengah Milyar Masker Untuk Desa

Sejak mewabahnya corona virus, kementrian Desa terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Desa dalam melawan covid 19. Wujud dari perlawanan Desa terhadap covid 19 mulai dari penyediaan sarana cuci tangan di Desa, penyemprotan disinfektan, sosialisasi, himbauan terkait covid 19, penggunaan aplikasi Desa melawan covid 19 dan bantuan BLT untuk warga miskin, kehilangan pekerjaan dan yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Saat ini kementrian Desa menghimbau kepada seluruh Desa yang ada di Indonesia untuk melakukan gerakan setengah miliar masker untuk Desa. Gerakan ini paling tidak menunjukan eksistensi negara masih ada. Gerakan setengah miliar masker untuk Desa menunjukan kehadiran dan kepedulian negara terhadap persoalan yang dihadapi warganya. Gerakan setengah miliar masker kementrian Desa PDTT tertuang dalam Surat Nomor: S.22394/HM.01.03/VIII/2020. Surat ini ditujukan kepada kepala Desa diseluruh tanah air.

Di dalam surat Kementrian Desa PDTT mewajibkan seluruh kepala Desa untuk melakukan pengadaan masker kain yang bisa dicuci sebanyak 4 buah setiap warga. 2 Buah masker pengadaannya didanai melalui Dana Bumdesa dan 2 buah lagi dananya melalui swadaya warga yang mampu (gotong royong). Desain masker harus berlogo ulang tahun ke 75 republik indonesia. Distribusi dan sosialisasi masker dilaksanakan dari rumah-kerumah oleh ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Melalui surat edaran Kemendes tersebut, ada 3 poin penting terkait dengan gerakan setengan miliar Masker untuk Desa. Pertama, Gerakan tersebut merupakan bentuk pemberdayaan buat BUMDesa sekaligus memberi ruang bagi BUMDesa untuk berpartisipasi dalam kegiatan melawan covid maupun . Kedua menghendaki adanya partisipasi dan kedermawanan dari masyarakat mampu  yang ada di Desa dan ketiga adanya ruang partisipasi bagi ibu PKK di Desa. 

Wandaka, 5 Agustus 2020

Kemendesa PDTT Targetkan Padat Karya Serap 5 Juta Pekerja

Sepanjang Agustus-September 2020, dana desa sebesar Rp 36,4 triliun segera dicairkan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kali ini padat karya berbentuk kerja penuh selama 2 bulan, menyerap 5,2 juta tenaga kerja, dan 182 juta HOK.

Jika dibandingkan kondisi pengangguran terbuka desa Maret 2020 sebesar 2,2 juta (BPS, 2020), padat karya meliput seluruh penganggur, bahkan mengantisipasi andai naik di atas 2 kali lipat akibat Covid-19.

Dana Desa juga siap digunakan untuk pengadaan internet pada poin-poin lokasi di 11 ribu desa yang saat ini belum berinternet. Agar, siswa tetap bisa belajar jarak jauh, sementara petani dan nelayan meluaskan penjualan komoditas lewat market place. Apalagi, Surat Edaran Menteri Desa PDTT No 15/2020 membuka gerak Bumdes menjalankan padat karya usaha ekonomi produktif ini.

Penyaluran BLT Dana Desa juga telah mencapai 99 persen desa hingga bulan keempat, menyasar 7,8 juta keluarga sebesar Rp 12,33 triliun.

Karena itu, Menteri Desa PDTT, Gus A. Halim Iskandar, mengundang rekan-rekan Wartawan yang baik untuk hadir secara virtual dalam konperensi pers: