Pengembaraan manusia kedalam belantara
ilmu pengetahuan seolah tidak ada habisnya, dari waktu ke waktu
penemuan-penemuan baru menjadi hiasan dunia akademisi. Berbagai bentuk
pengetahuan, baik untuk melengkapi pengetahuan sebelumnya maupun sebagai
penemuan baru memenuhi artikel maupun jurnal. Proses penemuan ini disatu sisi
merupakan pendalaman pengetahuan, artinya sejernih apa seseorang memahami
pengetahuan maka sejernih itu pula ia akan menemukan kelemahan-kelemahan
pengetahuan sebelumnya, yang semula menjadi sebuah konsep dengan kadar
ketelitian dan kecanggihan yang tidak terbantahkan.
Dalam dunia administrasi publikpun
tidak ketinggalan berbagai penemuan-penemuan baru khususnya dalam dunia
pemerintahan. Sebelumnya dalam dunia pemerintahan orang begitu akrab dengan
istilah Government, kemudian istilah ini memudar seiring dengan munculnya Good
Governance. Good governance ini kemudian menjadi semacam aufklarung dalam carut
marutnya dunia pemerintahan yang penuh dengat intrik busuk para pemburu rente.
Harapan akan terwujudnya negara kesejahteraan menjadi kuat dengan munculnya
konsep Good Governance ini. Konsep Good Governance
adalah sebuah proses dimana berinteraksinya berbagai elemen yang kemudian
disederhanakan kedalam tiga aktor kunci, yaitu negara, masyarakat dan swasta
dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik.
Sejak kemunculannya Good Governance
ini kemudian bagai efek berantai yang dengan cepat mendunia dan memasuki semua
lini. Good Governance tidak hanya menjadi klaim dunia Administrasi publik tapi
ia juga menjadi semacam pisau bedah bagi disiplin ilmu yang lain seperti pemberdayaan
masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi terapan.
Produk yang paling fenomenal dari Good Governance adalah ketika dirinya
berhasil menemukan missing link antara kerja refomasi pemerintah dengan
penanggulangan kemiskinan. Argumentasinya adalah dengan Good Governance maka
distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin
makin terbuka lebar.
Namun kemudian dalam prakteknya Good
Governance ini dianggap bukan lagi sebagai sebuah solusi, karena good
governance dianggap adalah sebuah konsep yang hanya menguntungkan
kelompok-kelompok tertentu. Sehingga konsep good governance ini pernah di protes oleh Presiden Tanzania Julius K. Nyerere dalam Konferensi
PBB, dengan lantang dia mengkritik habis-habisan konsep Good Governance yang
dikatakanya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Penilaian sebagaimana
yang dikemukakan oleh Nyerere tersebut maka lalu kemudian muncul konsep Sound
Governance. Konsep Sound Governance ini semula dicetuskan oleh Ali Farazmand
untuk membantah konsep Good Governance.
Tjahjanulin Domai dalam sebuah bukunya
yang berjudul Sound Governance memaparkan dengan jelas apa yang menjadi
bantahan Ali farazmand terhadap prinsip Good Governance, dalam konsep good
governance hanya terlalu fokus pada tiga komponen yaitu Negara, Cipil Society
dan swasta. Ali farazmand melihat bahwa ketiga komponen tersebut mengabaikan
sebuah kekuatan besar, kekuatan paling penting yang mempengaruhi governance
dinegara berkembang dan negara kurang maju yaitu struktur kekuatan kekuatan
global, dan elit korporat trans dunia. Kekuatan internasional merupakan salah satu
komponen yang mempengaruhi kemajuan negara-negara berkembang, dimana hampir
satu abad kekuatan global ini mendominasi politik, ekonomi serta budaya bangsa
negara-negara berkembang dan kurang maju.
Konsep Sound Governance digunakan
untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara
demokratik, dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik konstitusional,
organisasi, administratif, manajerial dan etika, tapi juga jelas secara
internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan dengan bagian
pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. Sound Governance
merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan
manajerial yang jelas dan bukan hanya kompoten dalam perawatan, tapi juga antisipatif,
responsif, akuntabel, dan transparan, korektif dan berorientasi jangka panjang
meskipun operasinya dalam jangka pendek.
Judul : Sound Governance
Penulis : Tjahjanulin Domai
Penerbit : Universitas Brawijaya Press
(UB Press)
Jl. Veteran (Universitas Brawijaya
Malang).
Tahun Terbit April 2011.Malang, 02 Januari 2012
