Gus Menteri: Honor Pendamping Lokal Desa Akan Dinaikkan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mesti bersinergi dengan usaha warga serta menjadi konsolidator dalam rangka menjadi motor penggerak perekonomian lokal desa.

Di sisi lain, Gus Menteri, panggilan kesayangan Tenaga Profesional Pendamping Indonesia, menyatakan komitmennya akan menaikkan honor pendamping lokal desa yang menjadi motor program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa."

BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi Covid-19 ini maka BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang," kata Gus Menteri lewat siaran pers, Sabtu (5/6/2021).

Ia memberikan peringatan khusus kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga.

"BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga desa, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa," tegas mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim itu.

Halim juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya keras agar honor pendamping lokal desa bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi."

Kemendesa sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik, karena hal ini menjadi pemikiran Kemendesa agar kebijakan tersebut (honor PLD naik) segera bisa terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional," tegasnya.

Secara khusus, politikus PKB ini juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah serius mengupayakan tentang proses survei pendataan SDGs Desa sehingga bisa terlaksana secara menyeluruh di semua desa yang berjumlah 74.517, dan 919 desa berstatus nagari di Sumatra Barat.

"Survei data Sustainble Development Goal's (SDGs) Desa bila berhasil dengan baik akan menjadi big data nasional yang bisa digunakan semua sektor alias multisector agar mencegah data ganda serta tidak valid," ungkapnya

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyatakan apresiasinya atas kehadiran Menteri Desa PDTT di Lamongan serta berkenan turun langsung memantau kondisi desa.

"Alhamdulillah Gus Menteri Desa sudah berkenan meninjau jauh ke pelosok Desa Kendal dan memantau keberadaan BUMDesa di sini. BUMDesa di Lamongan harus bisa bersinergi dengan program-program Pemkab Lamongan, khususnya Bela Beli produk asli Lamongan agar ekonomi lokal bisa bergerak di masa pandemi Covid-19," kata Yuhronur. 

Kepala Desa Kendal, Rois Purwo Nugroho tidak bisa menutupi kegembiraannya terkait kedatangan Gus Menteri Desa PDTT ke Desa Kendal "Pemdes Kendal sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kedatangan Gus Menteri di pelosok desa pinggiran Kabupaten Lamongan. Ini semakin meneguhkan jargon Pak Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran," tutur Rois.

Seperti diketahui, Menteri Desa PDTT beserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni.

Dalam kunjungan itu Gus Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan pemerintah desa, pengurus BUMDesa setempat, serta warga.

Selain itu juga akan diserahkan Sertifikat SDGs Desa kepada pemerintah desa yang telah menuntaskan kerjanya serta kepada Perwakilan TPP P3MD Lamongan.

Desa Kendal pada 2020 lalu meraih peringkat pertama dalam program Desaku Pintar di Kabupaten Lamongan.

Taman Wisata Bahagia Mahoni ini merupakan implementasi dari Visi Desa Kendal sebagai Desa Literasi di mana melalui Cafe Literasi dengan jargon No WiFi, Please Interaksi, para pengunjung khususnya anak-anak dipaksa harus membaca buku dan berinteraksi dengan sesama pengunjung lainnya. Ada pula anak yang sekolah alam dipandu para pemuda pemudi karang taruna, sementara orang tua terpisah dengan sesama pengunjung lainnya sambil menikmati menu hidangan yang dipesan dari Cafe Literasi. (Mdr)

• 
  

Mendes PDTT janjikan honor pendamping lokal desa naik

Lamongan, Jatim (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Halim Iskandar berjanji menaikkan honor pendamping lokal desa (PLD), karena menjadi motor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa.

"Kemendes sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik, karena hal ini menjadi pemikiran Kemendesa agar kebijakan itu segera terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional," katanya di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu.

Namun, saat memberikan sambutan dalam kunjungannya ke Taman Wisata Bahagia Mahoni, yang dikelola BUMDesa Desa Kendala, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Mendes PDTT tidak menjelaskan secara rinci nilai kenaikan itu, Tetapi, ia mengaku akan terus berupaya keras agar honor PLD bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersinergi dengan usaha warga, serta menjadi konsolidator dalam rangka penggerak perekonomian lokal desa.

"BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini maka BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang," katanya.

Mendes juga memberikan peringatan kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga.

"BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga Desa, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa," kata Halim yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim.

Sementara dalam kunjungan itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi mengapresiasi kunjungan Mendes PDTT ke Lamongan, karena berkenan turun langsung memantau kondisi desa.

"Alhamdulillah Gus Menteri Desa sudah berkenan meninjau jauh ke pelosok Desa Kendal dan memantau keberadaan BUMDesa di sini. BUMdesa di Lamongan harus bisa bersinergi dengan program Pemkab Lamongan khususnya bela beli produk asli Lamongan agar ekonomi lokal bisa bergerak di masa pandemi COVID-19," katanya.

Menteri Desa PDTT berserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni.

Dalam kunjungan itu Mendes melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat serta warga.

Selain itu, juga diserahkan sertifikat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa kepada pemerintah desa yang telah menuntaskan kerjanya serta kepada Perwakilan TPP P3MD Lamongan.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Soloy Agung Gelar Musdes penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa

Sistem perencanaan pembangunan mengalami perkembangan setiap saat. Jika sebelumnya perencanaan pembangunan melalui usulan dari masyarakat maka saat ini usulan-usulan masyarakat dalam musyawarah Desa sudah harus didukung oleh data. Sebagai bentuk dukungan data yang akan digunakan dalam perencanaan maka pemerintah Desa melakukan pendataan Desa, Rukun tetangga, Kepala keluarga dan individu. Dengan melakukan pendataan SDGs Desa maka akan diperoleh Data yang Valid, Obyektif, Transparan dan Dapat dipertanggung jawabkan. Proses pendataan SDGs sudah dilaksanakan oleh Desa dan saat ini sedang melaksanakan musyawarah penetapan hasil SDGs Desa.

Bertempat Di Balai Desa Soloy Agung, BPD menggelar Musyawarah Desa Penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa Pada Hari Sabtu,29 Mei 2021. Musyawarah penetapan hasil SDGs turut dihadiri oleh Pemerintah Desa Soloy Agung, BPD, Pokja pendataan SDGs Desa serta Tenaga Pendamping Profesional. Dalam sambutannya,  Ketua BPD soloy Agung yang Sekaligus membuka Dengan Resmi musyawarah Desa Penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa. Al Hajrin Menjelaskan bahwa Musyawarah Desa Adalah Forumnya BPD bersama Pemerintah Desa Dan Masyarakat. Beliau juga mengapresiasi Kepada Pokja Relawan Pendataan SDGs Yang Selalu Semangat dalam Melakukan Pendataan Walaupun jaringan tidak Mendukung tetapi tidak Menyurutkan semangat Tim pendata Sehingga Data SDGs Mulai dari Kuisioner Pendataan SDGs sampai pada pengimputan berbasis aplikasi selesai tepat waktu. Dan ucapan terima kasih pula kepada PDP Kecamatan Kulbar Dan PLD desa Soloi agung Yang selalu memberikan penguatan Kepada tim pendata sehingga Hari ini kita bisa memusyawarahkan Hasil pendataan SDGs Desa Tutupnya.

Sementara koordinator Tenaga Ahli TPP P3MD Buton Utara memberikan apresiasi kepada pokja pendataan SDGs Desa, Pemerintah Desa dan Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa yang telah bekerja dengan maksimal sehingga pendataan SDGs Desa bisa diselesaikan sebelum jadwal yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Mei 2021. Lebih lanjut koordinator TA TPPP P3MD kabupaten Buton Utara memaparkan bahwa dengan adanya data hasil pendataan pokja tim pendata SDGs, kualitas perencanaan pembangunan Desa Soloy Agung menjadi lebih baik karena adanya dukungan data.  Data SDGs Desa juga memungkinkan perencanaan yang dilaksanakan akan sesuai dengan kondisi Desa. Beliau juga memaparkan Bahwa Rujukan Kita dalam melakukan musyawarah Desa Penetapan Hasil Pendataan SDGs adalah permendes PDTT No 21 tahun 2021 dan 18 tujuan Dan sasaran SDGs. sehingga ini menjadi rujukan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan dan penggangaran tahun 2022 tuturnya.

Sementara Muh.Rasyid Syaban selaku penanggung jawab Data IDM berbasis SDGs Memaparkan Bahwa Data IDM erat Kaitannya Dengan Data SDGs Desa. Data SDGs Desa Lebih Deatail lagi Dari Data IDM sehingga Data SDGs adalah Data Yang akurat karena dilakukan secara partispatoris Transparan Dan akuntabel sehingga pemutakhiran Data IDM berbasis Aplikasi menjadi pedoman pemerintah Desa Dalam melakukan Perncanaan pembamgunan Desa Tahun 2022. Beliau juga mengapresiasi Hasil Pendataan IDM Desa Soloy agung yang mengalami peningkatan status dari tertinggal menjadi berkembang inilah yang harus perlu kita apresiasi Pemerintah Desa dalam membangun desa tutupnya.

Diakhir musyawarah desa BPD dan pemerintah Desa menyepakati dan menyetujui hasil pendataan SDGs Desa dengan penandatangan berita acara musyawah penetapan Hasil SDGs Desa

 

 

Masruddin

( PLD kec.Kulisusu Barat)

Desa Eensumala Pertama seKab. Buton Utara Laksanakan Musyawarah Desa Penetapan SDGs Pendataan Tahun 2021

Sustainable Development Goals (SDGs) desa, atau tujuan pembangunan berkelanjutan berposisi mengisii segenap kebutuhan pembangunan di desa, diantaranya pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan dan sebagainya. 18 sasaran atau perioritas SDGs Desa dapat memenuhi secara detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi ril didesa. Perioritas SDGs desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Kementerian desa pembagunan daerah tertinggal dan transmigrasi, melalui surat nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tertanggal 1 maret 2021 Direktur jenderal pembangunan desa dan perdesaan menegaskan terkait pemutakhiran data idm berbasis sdgs desa. Pemutakhiran data desa tersebut diberikan waktu 1 maret sampai dengan 31 mei 2021 utuk diselesaikan oleh masing-masing desa.

Pada musyawarah desa yang dilaksanakan kamis 27/05/2021 yang bertempat di Balai Desa Eensumala, Samsul wiridin selaku kepala desa E’ensumala mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih kepada Tenaga Ahli yang bertanggung jawab terhadap proses pemutakhiran data SDGs Desa dan pendamping kecamatan bonegunu maupun Pendamping Lokal Desa yang turut serta hadir pada musyawarah desa penetapan data SDGs desa hasil pendataan tahun 2021. Berkat bimbingan dan motifasi dari para pendamping alhamdulillah kami dapat menyelesaikan pemutakhiran IDM dan SDGs sebelum batas waktu yang ditentukan. Saya juga berterimakasih kepda tim pokja enumerator SDGs Desa E’ensumala yang telah bekerja keras menyukseskan pemutakhiran data SDGs ini. Data ini akan menjadi rujukan untuk proses perencanaan desa ditahun 2022. Kami pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat akan melihat hal-hal apa yang belum terpenuhi dalam 18 sasaran SDGs desa serta indikator dalam IDM, untuk dirumuskan dalam proses perencanaan tahun berikutnya. 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PMD) Asni Minasan, S.Sos selaku penanggung jawab SDGs Desa yang sempat hadir pada musyawarah tersebut, menyampaikan bahwa Pedataan SDGs Desa Dilakukan untuk memperoleh Data yang Valid, Obyektif, Transparan dan Dapat dipertanggung jawabkan. Hasil pendataan ini sebagai landasan Utama dalam penyusunan dan Pembangunan Desa pada Tahun-tahun Berikutnya, Dan Desa Eensumala telah menyelesaikannya dengan Baik dan tepat Waktu, dan juga menjadi salah satu Desa yang tercepat menyelesaikan Pendataan SDGs Desa Tahun 2021 di antara 78 Desa yang ada Di Kabupaten Buton Utara. Hari ini Kamis 27/05/2021 ada 2 desa yang melakukan musyawarah desa penetapan data SDGs, yaitu desa Eensumala dan Desa Waode Kalowo.

Kami mengucapakan terimakasih banyak kepada pemerintah desa dan tim pokja enumerator desa eensumala yang telah menyukseskan pemuktahiran data SDGs desa ini tepat waktu, tim pendamping bonegunu Irham Muliadi (PDTI), Albar (PDP), Mazirudin (PDP) yang telah mendampingi dengan baik, khususnya Hasiadi (PLD) yang mendampingi secara tehnis dalam pendataan dan pengimputan dalam aplikasi.

Desa Eensumala dan desa Waode Kalowo secara otomatis telah menjalankan Tahapan sesuai permendesa Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Pelaksanaan pembangunan dimulai dari Tahapan Pendataan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban dimana Tahapan Pendataan telah di lakukan tepat Waktu, semoga seiring pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan sampai pada pertanggung jawaban juga dapat dilaksanakan dengan baik dan Tepat Waktu sesuai dengan Aturan perundang Undangan.

 

 

 Albar PDP Kec. Bonegunu

BUMDes Menggeliat, Jumlah KPM BLT Dana Desa Menurun

Meningkatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan secara daring, terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jakarta, Senin (10/5).

“Banyak sekali BUMDes yang sudah mulai menggeliat. Sehingga desa ini menggunakan dana desa untuk ekonomi produktif. Kemudian mereka melibatkan warga yang semula KPM (BLT Dana Desa) dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, lanjutnya, penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasalnya, BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini, bertujuan untuk menangani masyarakat desa terdampak covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.

“Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS. Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa sudah banyak masuk DTKS yang tadinya belum masuk,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Di sisi lain Ia mengatakan, bahwa dana desa saat ini banyak digunakan untuk pencegehan dan penanganan covid-19. Salah satu kegiatan tersebut yakni untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) di desa.

Ia juga mengatakan tengah melakukan pemantauan terhadap aktivitas ruang isolasi desa. Ruang isolasi desa sendiri telah digeliatkan sejak tahun 2020, untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan covid-19 di desa.

“Memang pemanfaatannya (ruang isolasi desa) sudah tidak sebanyak dulu. Karena kesadarannya sekarang sudah mulai tinggi,” ujarnya.

Sumber: https://indoglobenews.co.id/bumdes-menggeliat-jumlah-kpm-blt-dana-desa-menurun/

Mendes Cerita soal Penyaluran BLT Dana Desa Pakai Sistem Cashless

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menceritakan keinginannya agar aktivitas transaksi, termasuk soal penyaluran Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless.

Menurutnya, pengelolaan secara cashless lebih aman karena jejak aktivitas keuangan dan alur penggunaan dananya lebih jelas. Hal ini juga sudah ia canangkan saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa itu menggunakan sistem cashless.

“Tapi karena kondisi sejumlah wilayah belum memungkinkan maka diizinkan secara konvensional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Saat menerima kunjungan Senior Vice President Government & Institutional 1 Group Bank Mandiri Dadang Ramadhan P, Abdul Halim mengatakan keinginan cashless juga didasari oleh fakta jika hampir sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki tempat penyimpanan uang yang aman. Lemari di kamar saja kadang tidak ada kuncinya.

Oleh karenanya, jika ada rekening sendiri maka KPM memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan tidak mudah hilang. Tinggal lebih hati-hati menyimpan kartu ATM miliknya di tempat yang mudah diingat.

Ia juga menjelaskan soal salah satu fokus Kemendes PDTT tahun 2021 yaitu pengembangan BUMDes karena terbukti jika badan usaha ini maju maka akan beri manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi warga desa. Contohnya, BUMDes Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto yang berkembang pesat dan memiliki banyak unit usaha seperti penyewaan kandang dan sejumlah destinasi wisata.

“Terbukti, KPM di desa ini turun drastis,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Ia pun berharap Bank Mandiri selaku Bank BUMN memberikan bantuan untuk pembangunan dan pengembangan desa agar ekonomi warga lebih maju dan sejahtera.

Sementara itu, Senior Vice President Government & Institutional 1 Group Bank Mandiri Dadang Ramadhan P menyampaikan di masa depan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara digital makanya dihadirkan aplikasi baru untuk transaksi digital yang diberi nama Livin’ by Mandiri.

“Di masa depan, transaksi digital lebih digunakan. Terbukti, saat ini ATM hanya untuk menarik uang tunai saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Abdul Halim didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid. Sementara Dadang didampingi Vice President Government & Institutional 1 Group Alexander J. Patty. Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama ke depannya.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5565246/mendes-cerita-soal-penyaluran-blt-dana-desa-pakai-sistem-cashless

SDGs Desa, Konsep Pembangunan Berbasis Data

Isu pembangunan Desa merupakan isu yang paling menarik baik bagi para ilmuwan maupun bagi para pemerhati Desa. Banyak sorotan yang diberikan pada pembangunan Desa dari para ilmuwan maupun praktisi pemerintahan Desa. IRE sebagai lembaga yang konsen pada pembangunan Desa memberikan kritik besar atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kritik tersebut termuat dalam buku pembangunan yang meminggirkan Desa. Buku tersebut adalah buku yang terbilang tua karena terbit pada tahun 2006 yang lalu. Argumen dari Buku tersebut melihat bagaimana pemerintah memberikan anggaran kepada Desa tetapi peran Desa dalam pembangunan tidak ada. Masyarakat Desa hanya sebagai obyak pembangunan dan pemerintah secara total menjadi subjek dari pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, kita tentu berharap kalau pembangunan yang dilaksanakan bisa bertahan. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak akab berhenti dan hancur akibat peradaban yang berkembang dengan pesat. Pembangunan di Desa tidak seperti istana pasir yang bisa saja hancur dalam dalam sekejap. Banyak pembangunan yang dilakukan sebelumnya justeru menghancurkan masa depan Desa itu sendiri. Dengan berdalih pembangunan, sumber daya alam di Desa digerus secara besar-besaran. Pada akhirnya masa depan penduduk Desa sudah tidak ada lagi karena sumber daya alamnya sudah terkuras habis. Alih-alih mau membangun Desa tetapi justeru menghisab sumber daya Desa. Oleh karena itu berbagai konsep pembangunan saat ini sedang menjalani proses simulai dan  dalam rangka mendapatkan konsep yang cocok dengan situasi dan kondisi saat ini. Konsep sustainable dalam pembangunan menjadi konsep utama dalam program SDGs Desa yang di gagas oleh Kementerian Desa.

Dalam pembangunan Desa, Kementrian Desa mencoba memberikan gagasan Sustainable Development Goals. Gagasan tersebut merupakan gagasan nasional yang di adopsi dari gagasan ilmuwan dunia sebagai kelanjutan dari gagasan Milenium Development Goals yang digagas pada era 2000an yang lalau dalam KTT milenium. Saat ini kementrian Desa mencoba mengoperasionalkan gagasan tersebut dari gagasan Nasional SDGs ke SDGs Desa. Gagasan SDGs Desa memiliki 18 tujan dan sasaran pembangunan. Ke 18 tujuan dan sasaran  pembangunan melalui SDGsyaitu, Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa Kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, Desa berkesataraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Desa, Inovasi dan infrastruktur Desa, Desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi Desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh Desa, Ekosistem laut Desa, ekosistem daratan Desa, Desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan Desa, Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa yang adaptif.

Delapan belas tujuan SDGs Desa merupakan pembumian program SDGs karena program SDGs merupakan program global sebagai tindak lanjut dari program pendahulunya Milenium Development Goals yang dikumandangkan pada era 2000an dalam KTT milenium yang digagas oleh PBB. Program SDGs ini akan dilaksanakan hingga 2035 sebagai lanjutan dari program milenium development goals. SDGs Desa sebagai peta konsep bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam 18 misi program SDGs. Dalam melaksanakan pemabangunan saat ini, ke 18 program SDGs sebarnya sudah dijalankan oleh Desa. Namun dengan adanya regulasi yang diatur dalam Permendes maka program SDGs menjadi konsep pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh Desa.

SDGs Desa dengan membawa misi suci yang terangkum dalam 18 tujuan dan sasaran harapannya akan mempercepat proses pembangunan di Desa. Selama ini Desa tidak memiliki arah pembangunan yang akan mereka tuju. Dengan adanya program SDGs, Desa bebas berinovasi untuk mendesain pembangunan Desanya masing-masing dengan tetap berpijak pada 18 tujuan dan sasaran program SDGs Desa. Sekitar 74.953 Desa di Indonesia akan mengimplementasikan program SDGs Desa dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar lebih kurang Rp. 72 trilium. Harapan terbesar kita adalah dengan anggaran sebesar lebih kurang Rp. 72 trilium bisa mempercepat pembangunan dan merubah peradaban masyarakat Desa.

Diakui bahwa salah satu kegagalan pembagunan Desa yang mendapat kritik selama ini adalah banyak program pembangunan yang menjadikan Desa sebagai sasaran pembangunan tetapi justeru meminggirkan Desa karena tidak adanya peran Desa dalam pembangnan tersebut. Semua pembangunan yang ada di Desa didesaian oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah Daerah tanpa melibatkan masyarakat Desa. Berbeda dengan konsep pendahulunya, SDGS Desa hanya menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tetapi bentuk pembangunan yang dilaksanakan diberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk merencanakan dan mememutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatakan masyarakat dalam musyawarah.

Pemberian kewenangan kepada Desa untuk memutuskan program yang akan mereka laksanakan setidaknya mampu menjaga tradisi berdesa. Pemberian kewenangan kepada Desa dalam memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan tetap merujuk pada 18 tujuan SDGs Desa membuat Desa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan pembangunan di Desa. Ruang kebebasan yang diberikan pemerintah kepada Desa dalam menjalankan pembangunan paling tidak telah mampu menjaga tradisi berdesa masyarakat dengan tetap memupuk tradisi solidaritas, kerja sama, swadaya dan gotong royong. Selain itu Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang didalamnya menga ndung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Program SDGs Desa menjadikan pembangunan yang dilaksanakan di Desa menjadi berbasis Data. Jika selama ini sebagian besar Desa dalam melaksanakan pembangunan masih bertumpu pada rancangan pembangunan yang belum berbasis data maka dengan adanya program SDGs Desa harapannya dalam perencanaan pembangunan desa akan lebih terarah. Pembangunan yang dilaksanakan sudah merujuk pada data desa baik data penduduk, potensi desa dan lain sebagainya. Sulit bagi desa melaksanakan pembangunan dengan baik kalau mereka tidak memiliki data desa sebagai rujukan dalam mendesain pembangunan Desa.

Program SDGs Desa dengan 18 tujuan dan sasaran menjadi  harapan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa. 18 tujan dan sasaran SDGs diyakini akan membawa masyarakat keluar dari persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi Desa. SDGs Desa meski sudah melalui kajian yang mendalam sebagai sebuah konsep yang mampu membawa perubahan bagi Desa tetapi masih membutuhkan dukungan dari semua pihak bagi suksesnya SDGs Desa pada tataran implementasi. Kita menyadari bahwa konsep SDGs Desa bukan panacea yang bisa menyelesaikan semua persoalan dalam sekejap. SDGS Desa bukan seperti lampu aladin dalam negeri dongeng mampu menyelesaikan masalah dalam semalam tetapi paling tidak hal ini menjadi sebuah peta dan konsep perubahan bagi Desa.

Sara'ea 08 Mei 2021

Desa Kadacua Salurkan BLT DD Kepada 106 KPM

Salah satu program unggulan dari kemetrian Desa PDTT adalah Bantuan langsung Tunai Dana Desa. Program tersebut menjadi stimulus bagi warga Desa yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid 19. Diakui bahwa pasca mewabahnya pandemi covid 19 sejak awal 2020 yang lalu, Kementerian Desa mengucurkan dana untuk membantu masyarakat. Dana Bantan Langsung Tunai tersebut diperuntukan bagi warga Desa dengan beberapa kriteria diantaranya, warga Desa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid 19, warga desa yang belum terdata dibantuan lainnya dan warga Desa yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 106 Keluarga Penerima Manfaat. Bertempat di Balai Desa Kadacua, mewakili Kepala Desa Kadacua, sekretaris Desa Kadacua menyampaikan permohonan maaf atas adanya keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sejatinya penyaluran Bantuan Langung Tunai Dana Desa tersebut paling terlambat disalurkan pada Maret yang lalu. Selain itu sekretaris Desa Kadacua juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa tahun ini mekanismenya berbeda dengan tahun 2020. Dana Bantuan Langsung Tunai tidak dicairkan sekaligus tetapi akan dicairkan setiap selesai penyaluran perbulannya.

Dengan nada yang sama dengan apa yang disampaikan oleh sekrtaris Desa Kadacua, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Buton Utara menyampaikan bahwa  ada perubahan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pada tahun 2020 yang lalu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dicairkan sekaligus bersamaan dengan anggaran lainnya. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2021 akan dicairkan perbulan. Pencairan Bantuan Langsung Tunai berikutnya akan dicairkan kalau KPM dan Bukti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelumnya sudah upload ke onspam.

Bantuan langsung tunai Dana Desa periode Januari yang disalurkan kepada 106 kepala keluarga penerima manfaat dengan totan dana yang terserap sebesar Rp. 31.800.000. Secara simbolik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan oleh Tenaga Pendamping Profesional dan sekretaris Desa Kadacua mewakili pemerintah Desa. 

Kadacua 08 Mei 2021

Wamen Budi Arie Harapkan Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, dari luar negeri untuk warga desa.

JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menjadi narasumber dalam FGD Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertema Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa  melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi dan Penanganan Kasus, pada Jumat (23/04/21).

Wamen Budi Arie mengatakan, Kemendes PDTT sedang menggagas program untuk mendukung aktivitas pembangunan yang ada di desa melalui konsep pentahelix yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, tantangan pembangunan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Keterlibatan pemerintah, warga, akademisi, swasta termasuk dengan SBMI atau dengan eks buruh/pekerja migran akan lebih mempercepat pembangunan.

Wamen Budi Arie berharap agar SBMI atau eks Buruh atau Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, pengalaman, serta pengetahuan yang telah didapat sebelumnya dari luar negeri untuk ditularkan ke warga desa.

 

“Serikat buruh migran Indonesia atau eks buruh migran Indonesia yang kembali ke kampung halaman, mari sama-sama kita membangun, memproduksi dan melakukan kegiatan aktivitas ekonomi agar bisa bermanfaat bagi kemajuan desa,” ungkapnya.

Selain itu, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi juga memaparkan tiga ciri desa yang berpotensi menjadi desa maju. Menurutnya dari pengalaman menjadi Wakil Menteri Desa PDTT selama 1,5 tahun, setidaknya ia menemukan tiga ciri yang menandakan sebuah desa akan maju.

Pertama adalah masih adanya anak muda yang tinggal di desa. Menurutnya, desa tanpa anak muda tidak akan maju, karena kemajuan selalu didorong dari semangat dan militansi yang dimiliki oleh anak-anak muda.

“Termasuk pengembangan-pengembangan desa wisata, saya selalu menekankan berkali-kali bahwa harus melibatkan anak-anak muda. Pada anak muda kita mengharapkan bisa mengurangi arus urbanisasi dan membangun desa-desa yang ada,” jelasnya.

Ciri yang kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif. Sedangkan ciri yang ketiga adalah keterlibatan warga masyarakat desa itu sendiri.

“Kita ingin pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang melibatkan warga masyarakat desa,” ujar Wamen Budi Arie.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

PERANGI NARKOBA, BNN GANDENG KEMENDES PDTT

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya di desa-desadi Executive Room pada Kamis (18/2/2020) pagi.

Kedatangan Kepala BNN itu untuk mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerangi peredaran Narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menunjukkan ada 983 desa yang masuk kategori Bahaya.

Sejumlah fakta diungkap oleh Petrus Golose soal peredaran Narkoba di desa. Warga desa dimanfaatkan untuk menjadi kurir dengan iming-iming uang dan bahkan mulai melirik desa sebagai lokasi produksi.

Olehnya, BNN mengajak Kemendes sebagai leading sector yang mengurusi masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa-desa. Saat ini, BNN telah menggandeng Kabupaten Cianjur sebagai pilot project program itu.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyambut baik tawaran kolaborasi dari BNN ini. Program Desa Bersinar ini sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Namun, karena pandemi Covid-19, program ini dialihkan untuk penanganan pandemi agar tidak berkembang di desa. Hal ini terbukti efektif karena angka penyebaran Covid-19 di desa memang jauh lebih kecil timbang di desa.

"Program ini sangat baik untuk desa, apalagi ada fakta 983 desa masuk kategori bahaya narkoba menurut BNN," kata Gus Menteri.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, langsung merespon dengan cepat ajakan kolaborasi dengan dengan meminta Direktorat terkait untuk berkoordinasi dengan BNN untuk pembahasan lebih lanjut agar kerjasama program ini segera direalisasikan.

"Jika perlu program ini bisa menggunakan alokasi dari Dana Desa. Olehnya, harus segera disusunkan regulasi sebagai pedoman," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, jika menggunakan Dana Desa maka Kepala Desa dan Perangkatnya diyakini bakal bekerja serius karena Dana Desa yang diperuntukkan untuk program desa terpakai untuk perang terhadap narkoba. "Jika tidak ingin Dana Desa terpakai untuk itu, maka Kepala Desa harus bekerja serius," kata Gus Menteri.

Gus Menteri pun yambut baik usulan Petrus Golose untuk mengkampanyekan bersama War On Drugs di desa-desa yang telah kerjasama dengan BNN di Kabupaten Cianjur. Bahkan, Gus Menteri nantinya bakal diajak untuk melihat langsung fasilitas milik BNN di Lido.

Hal ini baik, kata Gus Menteri, karena ini nantinya menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain untuk juga mulai perangi narkoba. Desa-desa lainnya akan replikasi keberhasilan desa tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program.

"Kemendes menganut paham replikasi. Jadi keberhasilan desa dijadikan contoh untuk diterapkan ke desa-desa yang lain dengan perhatikan akar budaya desa itu agar lebih mudah," kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Gus Menteri dan Petrus Golose kemudian deklarasikan kolaborasi Kemendes PDTT dan BNN untuk mulai perangi narkoba.

"War On Drugs," sambil mengepalkan tangan secara bersamaan.

Turut mendampingi Gus Menteri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Plt Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rahmawaty, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bito Wikantosa.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

TPP P3MD Kecamatan Kulisusu Barat Gelar Rapat Koordinasi Kecamatan

Bertempat di Aula Kecamatan Kulisusu barat TPP P3MD Kulbar melaksanakan Rapat Koordinasi Tingakat kecamatan pada hari kamis,18 Februari 2021 yang di hadiri oleh seluruh TPP P3MD Kecamatan Kulisusu barat,Tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton Utara,Pihak Kecamatan Kulisusu barat serta seluruh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sekecamatan Kulisusu Barat serta Kapolsek Kulisusu barat.

Dalam sambuatannya sekaligus membuka acara dengan resmi,  camat kulisusu barat La ode Hazimudin,SP Mengatakan Kegiatan Rapat koordinasi adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Hal ini guna untuk meningkatkan interaksi yang dinamis antara TPP secara berjenjang dengan pemerintah  kecamatan Kulisusu Barat dan paling utama dengan pemerintah desa dalam proses pendampingan didesa, sehingga sinergitas dan Koordinasi dapat terjalin  dengan baik. Beliau juga menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk melakukan percepatan Laporan pertanggung jawaban Tahap 3 Tahun 2020 dan Percepatan musyarah pertanggung jawaban Bumdes Tahun 2020 serta Musyawarah pertanggung jawaban BUMDESMA Tahun 2020.

Kapolsek Kecamatan Kulisusu Barat mengungkapkan dalam sambutannya bahwa penting bagi pemerintah, baik pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa untuk menerapkan protokol covid 19 di Desa. Kita tidak bisa menganggap kecil persoalan covid 19 karena sudah cukup banyak korban dari covid 19. Covid 19 adalah masalah serius yang harus menjadi lawan kita bersama. Seandainya covid 19 bukan masalah kecil, tidak mungkin negara akan menghabiskan anggaran besar untuk mencegah penularan covid 19 tutupnya.

Sementara koordinator tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton utara dalam pemaparannya menjelaskan banyaknya regulasi yang ada saat ini terkait penanganan covid 19 maka Desa wajib untuk untuk melakukan penyesuaian terhadap APBDes yang ada. Didalam APBDes 2021 sudah harus memuat kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid 19. Didalam regulasi mengharuskan setiap Desa wajib mengalokasikan dana paling sedikit 8% untuk kebutuhan penanganan covid 19. Dan kegiatan penganan covid tersebut sudah harus dimasukan dalam APBDes secara rinci.

Rapat koordinasi tingkat Kecamatan Kulisusu Barat menjadi agenda rutin bagi pemerintah Kecamatan bersama dengan pemerintah Desa dan Tenaga Pendamping Profesional tingkat Kecamatan Kulisusu barat. Banyak hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut termasuk bagaimana langkah yang harus di ambil dalam rangka mempercepat proses penyaluran dana Desa.

 

Masruddin Pet. Lambale 18 Februari 2021

Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp 1,68 triliun

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga pertengahan Februari 2021, penyaluran dan desa telah mencapai 2% dari pagu anggaran tahun 2021. Seperti diketahui, pagu dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun.

“Dana desa secara nasional, sudah tersalur di 5.646 desa sebesar Rp 1,68 triliun (2% dari pagu dana desa 2021),” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers, Selasa (16/2).

Abdul mengatakan, dari jumlah tersebut sebesar Rp 392,38 miliar telah digunakan untuk penanganan Covid-19. Kemudian, digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 93,54 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 4.723 desa dengan 311.832 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penggunaan dana desa untuk BLT dana desa pada Februari 2021 hingga 16 Februari 2021 telah disalurkan sebesar Rp 8,21 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 486 desa dengan 27.376 KPM.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, dana desa yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, dana untuk padat karya tunai desa (PKTD) mencapai Rp 37,08 triliun, dana untuk BLT dana desa sebesar Rp 29,16 triliun. Serta dana untuk kegiatan desa aman Covid-19 termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebesar Rp 5,76 triliun.

Abdul menambahkan, dalam penggunaan dana desa untuk PKTD selama tahun 2021, seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan. Mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan. Yaitu di luar musim tanam dan dan panen pertanian.

Adapula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa.

“Sehingga target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa yang mendapatkan penghasilan rutin selama 6 bulan menjalankan PKTD. Dengan demikian, pengalaman di 2020 PKTD, BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan (kenaikan) kemiskinan di desa dan menahan (kenaikan) jumlah pengangguran di desa,” tutur Abdul.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

Menteri Desa PDTT hentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru

TERASMALUKU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru.

Karna kementeriannya tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa betul- betul bermanfaat.

“Pendamping desa , kami tidak membuka rekrutmen karena kami lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan di 74.953 desa,” ujar Mendes dalam rapat bersama komisi V DPR, Senin (18/1).

Pendamping desa adalah sebuah posisi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Abdul Halim, peningkatan kapasitas jauh lebih penting dibanding menambah personel atau mengisi kekosongan pendamping desa.

Soalnya ke depan, selain mendampingi kepala desa, pendamping desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT lainnya.

“Karena itu, ketika ada saran untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dan jumlah desa, yang didampingi sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus KAMI adalah peningkatan kapasitas,” ungkapnya

Selain peningkatan kapasitas, ia juga tengah memikirkan penambahan gaji pendamping desa. Pasalnya ia menilai gaji yang didapatkan pendamping desa saat ini ini tak sebanding dengan tugas yang diberikan

“Terkait dengan gaji yang tadi disinggung tentu nanti secara normatif akan kita laporkan,” imbuhnya.

Ada tugas baru yang harus dilakukan oleh Pendamping Desa ke depan yaitu pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia.

Mendes berharap pendamping desa dapat membantu update SID setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

“Dengan IT dengan aplikasi sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one terhadap 35168 orang (pendamping desa) yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kami kirim,” pungkasnya. (AFN)

Terasmaluku.com

WUJUDKAN SDGS DESA, GUS MENTERI GANDENG PERGURUAN TINGGI

PALU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan SDGs Desa. Upaya yang terus dilakukannya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Beberapa kerja sama perguruan tinggi dengan Kemendes PDTT bisa kita rujuk pada Tri Dharma perguruan tinggi dan pendidikan merdeka belajar,” ungkap Abdul Halim di Universitas Tadulako, Sabtu (16/1).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, model kerja sama perguruan tinggi dan Kemendes PDTT dinaungi dalam payung kampus merdeka untuk desa. Terdapat tiga model bentuk kerja sama ini, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pendidikan, terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan. Pertama, merdeka belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

“Mahasiswa diharapkan ke desa untuk praktik kompilasi data, perencanaan, penyusunan dokumen kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa,” jelasnya.

Kedua, merdeka belajar untuk BUMDes dan BUMDesMa. Dalam hal ini, mahasiswa ke desa untuk feasibility studi bisnis, analisis akuntansi, kesehatan BUMDes/BUMDesMa, serta kerja sama bisnis.

Ketiga, merdeka belajar pemenuhan 18 tujuan SDGs Desa. Mahasiswa ke desa untuk mengembangkan adat istiadat desa, gotong royong desa, dan penguatan lembaga lokal di desa.

Yang keempat adalah S1 praktis bagi kepala desa dan pengurus BUMDes. Portofolio pengalaman dan hasil kerja di desa digunakan sebagai basis kuliah hingga mendapat program sarjana.

“Saya ingin kampus menjadi bagian penting  atas kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi yang sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jadi dibalik, kalau selama ini kampus memberikan mahasiswa dari teori menuju praktik, kali ini dari pengalaman-pengalaman menuju teori,” jelasnya.

“ Jadi kepala desa yang sudah berhasil itu diberi afirmasi oleh perguruan tinggi kemudian hitung sks-nya selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, lalu menambah beberapa teori di kampus maka dia bisa mendapatkan gelar S1 sarjana sesuai dengan bidang studi kemasyarakatan maupun bidang pembangunan sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, model kerja sama dalam bentuk penelitian. Dalam model ini dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif berbasis data Kemendes PDTT, kemudian pengembangan metode penelitian desa, serta kerja sama jurnal penelitian.

“Yang terakhir adalah model pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya terdapat lima indikator, yaitu penguatan desa digital, desa wisata, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” tutupnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT