Selamat Datang

Mencoba Melukis Makna Dalam Deretan Aksara

Selasa, 11 Mei 2021

Mendes Cerita soal Penyaluran BLT Dana Desa Pakai Sistem Cashless

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menceritakan keinginannya agar aktivitas transaksi, termasuk soal penyaluran Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless.

Menurutnya, pengelolaan secara cashless lebih aman karena jejak aktivitas keuangan dan alur penggunaan dananya lebih jelas. Hal ini juga sudah ia canangkan saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa itu menggunakan sistem cashless.

“Tapi karena kondisi sejumlah wilayah belum memungkinkan maka diizinkan secara konvensional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Saat menerima kunjungan Senior Vice President Government & Institutional 1 Group Bank Mandiri Dadang Ramadhan P, Abdul Halim mengatakan keinginan cashless juga didasari oleh fakta jika hampir sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki tempat penyimpanan uang yang aman. Lemari di kamar saja kadang tidak ada kuncinya.

Oleh karenanya, jika ada rekening sendiri maka KPM memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan tidak mudah hilang. Tinggal lebih hati-hati menyimpan kartu ATM miliknya di tempat yang mudah diingat.

Ia juga menjelaskan soal salah satu fokus Kemendes PDTT tahun 2021 yaitu pengembangan BUMDes karena terbukti jika badan usaha ini maju maka akan beri manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi warga desa. Contohnya, BUMDes Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto yang berkembang pesat dan memiliki banyak unit usaha seperti penyewaan kandang dan sejumlah destinasi wisata.

“Terbukti, KPM di desa ini turun drastis,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Ia pun berharap Bank Mandiri selaku Bank BUMN memberikan bantuan untuk pembangunan dan pengembangan desa agar ekonomi warga lebih maju dan sejahtera.

Sementara itu, Senior Vice President Government & Institutional 1 Group Bank Mandiri Dadang Ramadhan P menyampaikan di masa depan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara digital makanya dihadirkan aplikasi baru untuk transaksi digital yang diberi nama Livin’ by Mandiri.

“Di masa depan, transaksi digital lebih digunakan. Terbukti, saat ini ATM hanya untuk menarik uang tunai saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Abdul Halim didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid. Sementara Dadang didampingi Vice President Government & Institutional 1 Group Alexander J. Patty. Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama ke depannya.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5565246/mendes-cerita-soal-penyaluran-blt-dana-desa-pakai-sistem-cashless

Sabtu, 08 Mei 2021

SDGs Desa, Konsep Pembangunan Berbasis Data


Isu pembangunan Desa merupakan isu yang paling menarik baik bagi para ilmuwan maupun bagi para pemerhati Desa. Banyak sorotan yang diberikan pada pembangunan Desa dari para ilmuwan maupun praktisi pemerintahan Desa. IRE sebagai lembaga yang konsen pada pembangunan Desa memberikan kritik besar atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kritik tersebut termuat dalam buku pembangunan yang meminggirkan Desa. Buku tersebut adalah buku yang terbilang tua karena terbit pada tahun 2006 yang lalu. Argumen dari Buku tersebut melihat bagaimana pemerintah memberikan anggaran kepada Desa tetapi peran Desa dalam pembangunan tidak ada. Masyarakat Desa hanya sebagai obyak pembangunan dan pemerintah secara total menjadi subjek dari pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, kita tentu berharap kalau pembangunan yang dilaksanakan bisa bertahan. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak akab berhenti dan hancur akibat peradaban yang berkembang dengan pesat. Pembangunan di Desa tidak seperti istana pasir yang bisa saja hancur dalam dalam sekejap. Banyak pembangunan yang dilakukan sebelumnya justeru menghancurkan masa depan Desa itu sendiri. Dengan berdalih pembangunan, sumber daya alam di Desa digerus secara besar-besaran. Pada akhirnya masa depan penduduk Desa sudah tidak ada lagi karena sumber daya alamnya sudah terkuras habis. Alih-alih mau membangun Desa tetapi justeru menghisab sumber daya Desa. Oleh karena itu berbagai konsep pembangunan saat ini sedang menjalani proses simulai dan  dalam rangka mendapatkan konsep yang cocok dengan situasi dan kondisi saat ini. Konsep sustainable dalam pembangunan menjadi konsep utama dalam program SDGs Desa yang di gagas oleh Kementerian Desa.

Dalam pembangunan Desa, Kementrian Desa mencoba memberikan gagasan Sustainable Development Goals. Gagasan tersebut merupakan gagasan nasional yang di adopsi dari gagasan ilmuwan dunia sebagai kelanjutan dari gagasan Milenium Development Goals yang digagas pada era 2000an yang lalau dalam KTT milenium. Saat ini kementrian Desa mencoba mengoperasionalkan gagasan tersebut dari gagasan Nasional SDGs ke SDGs Desa. Gagasan SDGs Desa memiliki 18 tujan dan sasaran pembangunan. Ke 18 tujuan dan sasaran  pembangunan melalui SDGsyaitu, Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa Kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, Desa berkesataraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Desa, Inovasi dan infrastruktur Desa, Desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi Desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh Desa, Ekosistem laut Desa, ekosistem daratan Desa, Desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan Desa, Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa yang adaptif.

Delapan belas tujuan SDGs Desa merupakan pembumian program SDGs karena program SDGs merupakan program global sebagai tindak lanjut dari program pendahulunya Milenium Development Goals yang dikumandangkan pada era 2000an dalam KTT milenium yang digagas oleh PBB. Program SDGs ini akan dilaksanakan hingga 2035 sebagai lanjutan dari program milenium development goals. SDGs Desa sebagai peta konsep bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam 18 misi program SDGs. Dalam melaksanakan pemabangunan saat ini, ke 18 program SDGs sebarnya sudah dijalankan oleh Desa. Namun dengan adanya regulasi yang diatur dalam Permendes maka program SDGs menjadi konsep pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh Desa.

SDGs Desa dengan membawa misi suci yang terangkum dalam 18 tujuan dan sasaran harapannya akan mempercepat proses pembangunan di Desa. Selama ini Desa tidak memiliki arah pembangunan yang akan mereka tuju. Dengan adanya program SDGs, Desa bebas berinovasi untuk mendesain pembangunan Desanya masing-masing dengan tetap berpijak pada 18 tujuan dan sasaran program SDGs Desa. Sekitar 74.953 Desa di Indonesia akan mengimplementasikan program SDGs Desa dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar lebih kurang Rp. 72 trilium. Harapan terbesar kita adalah dengan anggaran sebesar lebih kurang Rp. 72 trilium bisa mempercepat pembangunan dan merubah peradaban masyarakat Desa.


Diakui bahwa salah satu kegagalan pembagunan Desa yang mendapat kritik selama ini adalah banyak program pembangunan yang menjadikan Desa sebagai sasaran pembangunan tetapi justeru meminggirkan Desa karena tidak adanya peran Desa dalam pembangnan tersebut. Semua pembangunan yang ada di Desa didesaian oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah Daerah tanpa melibatkan masyarakat Desa. Berbeda dengan konsep pendahulunya, SDGS Desa hanya menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tetapi bentuk pembangunan yang dilaksanakan diberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk merencanakan dan mememutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatakan masyarakat dalam musyawarah.

Pemberian kewenangan kepada Desa untuk memutuskan program yang akan mereka laksanakan setidaknya mampu menjaga tradisi berdesa. Pemberian kewenangan kepada Desa dalam memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan tetap merujuk pada 18 tujuan SDGs Desa membuat Desa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan pembangunan di Desa. Ruang kebebasan yang diberikan pemerintah kepada Desa dalam menjalankan pembangunan paling tidak telah mampu menjaga tradisi berdesa masyarakat dengan tetap memupuk tradisi solidaritas, kerja sama, swadaya dan gotong royong. Selain itu Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang didalamnya menga ndung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Program SDGs Desa menjadikan pembangunan yang dilaksanakan di Desa menjadi berbasis Data. Jika selama ini sebagian besar Desa dalam melaksanakan pembangunan masih bertumpu pada rancangan pembangunan yang belum berbasis data maka dengan adanya program SDGs Desa harapannya dalam perencanaan pembangunan desa akan lebih terarah. Pembangunan yang dilaksanakan sudah merujuk pada data desa baik data penduduk, potensi desa dan lain sebagainya. Sulit bagi desa melaksanakan pembangunan dengan baik kalau mereka tidak memiliki data desa sebagai rujukan dalam mendesain pembangunan Desa.

Program SDGs Desa dengan 18 tujuan dan sasaran menjadi  harapan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa. 18 tujan dan sasaran SDGs diyakini akan membawa masyarakat keluar dari persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi Desa. SDGs Desa meski sudah melalui kajian yang mendalam sebagai sebuah konsep yang mampu membawa perubahan bagi Desa tetapi masih membutuhkan dukungan dari semua pihak bagi suksesnya SDGs Desa pada tataran implementasi. Kita menyadari bahwa konsep SDGs Desa bukan panacea yang bisa menyelesaikan semua persoalan dalam sekejap. SDGS Desa bukan seperti lampu aladin dalam negeri dongeng mampu menyelesaikan masalah dalam semalam tetapi paling tidak hal ini menjadi sebuah peta dan konsep perubahan bagi Desa.


Sara'ea 08 Mei 2021

Desa Kadacua Salurkan BLT DD Kepada 106 KPM


Salah satu program unggulan dari kemetrian Desa PDTT adalah Bantuan langsung Tunai Dana Desa. Program tersebut menjadi stimulus bagi warga Desa yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid 19. Diakui bahwa pasca mewabahnya pandemi covid 19 sejak awal 2020 yang lalu, Kementerian Desa mengucurkan dana untuk membantu masyarakat. Dana Bantan Langsung Tunai tersebut diperuntukan bagi warga Desa dengan beberapa kriteria diantaranya, warga Desa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid 19, warga desa yang belum terdata dibantuan lainnya dan warga Desa yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 106 Keluarga Penerima Manfaat. Bertempat di Balai Desa Kadacua, mewakili Kepala Desa Kadacua, sekretaris Desa Kadacua menyampaikan permohonan maaf atas adanya keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sejatinya penyaluran Bantuan Langung Tunai Dana Desa tersebut paling terlambat disalurkan pada Maret yang lalu. Selain itu sekretaris Desa Kadacua juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa tahun ini mekanismenya berbeda dengan tahun 2020. Dana Bantuan Langsung Tunai tidak dicairkan sekaligus tetapi akan dicairkan setiap selesai penyaluran perbulannya.


Dengan nada yang sama dengan apa yang disampaikan oleh sekrtaris Desa Kadacua, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Buton Utara menyampaikan bahwa  ada perubahan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pada tahun 2020 yang lalu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dicairkan sekaligus bersamaan dengan anggaran lainnya. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2021 akan dicairkan perbulan. Pencairan Bantuan Langsung Tunai berikutnya akan dicairkan kalau KPM dan Bukti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelumnya sudah upload ke onspam.

Bantuan langsung tunai Dana Desa periode Januari yang disalurkan kepada 106 kepala keluarga penerima manfaat dengan totan dana yang terserap sebesar Rp. 31.800.000. Secara simbolik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan oleh Tenaga Pendamping Profesional dan sekretaris Desa Kadacua mewakili pemerintah Desa. 


Kadacua 08 Mei 2021

Sabtu, 24 April 2021

Wamen Budi Arie Harapkan Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, dari luar negeri untuk warga desa.


JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menjadi narasumber dalam FGD Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertema Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa  melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi dan Penanganan Kasus, pada Jumat (23/04/21).

Wamen Budi Arie mengatakan, Kemendes PDTT sedang menggagas program untuk mendukung aktivitas pembangunan yang ada di desa melalui konsep pentahelix yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, tantangan pembangunan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Keterlibatan pemerintah, warga, akademisi, swasta termasuk dengan SBMI atau dengan eks buruh/pekerja migran akan lebih mempercepat pembangunan.

Wamen Budi Arie berharap agar SBMI atau eks Buruh atau Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, pengalaman, serta pengetahuan yang telah didapat sebelumnya dari luar negeri untuk ditularkan ke warga desa.


 

“Serikat buruh migran Indonesia atau eks buruh migran Indonesia yang kembali ke kampung halaman, mari sama-sama kita membangun, memproduksi dan melakukan kegiatan aktivitas ekonomi agar bisa bermanfaat bagi kemajuan desa,” ungkapnya.

Selain itu, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi juga memaparkan tiga ciri desa yang berpotensi menjadi desa maju. Menurutnya dari pengalaman menjadi Wakil Menteri Desa PDTT selama 1,5 tahun, setidaknya ia menemukan tiga ciri yang menandakan sebuah desa akan maju.

Pertama adalah masih adanya anak muda yang tinggal di desa. Menurutnya, desa tanpa anak muda tidak akan maju, karena kemajuan selalu didorong dari semangat dan militansi yang dimiliki oleh anak-anak muda.

“Termasuk pengembangan-pengembangan desa wisata, saya selalu menekankan berkali-kali bahwa harus melibatkan anak-anak muda. Pada anak muda kita mengharapkan bisa mengurangi arus urbanisasi dan membangun desa-desa yang ada,” jelasnya.

Ciri yang kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif. Sedangkan ciri yang ketiga adalah keterlibatan warga masyarakat desa itu sendiri.

“Kita ingin pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang melibatkan warga masyarakat desa,” ujar Wamen Budi Arie.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Kamis, 18 Februari 2021

PERANGI NARKOBA, BNN GANDENG KEMENDES PDTT



Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya di desa-desadi Executive Room pada Kamis (18/2/2020) pagi.

Kedatangan Kepala BNN itu untuk mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerangi peredaran Narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menunjukkan ada 983 desa yang masuk kategori Bahaya.

Sejumlah fakta diungkap oleh Petrus Golose soal peredaran Narkoba di desa. Warga desa dimanfaatkan untuk menjadi kurir dengan iming-iming uang dan bahkan mulai melirik desa sebagai lokasi produksi.

Olehnya, BNN mengajak Kemendes sebagai leading sector yang mengurusi masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa-desa. Saat ini, BNN telah menggandeng Kabupaten Cianjur sebagai pilot project program itu.



Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyambut baik tawaran kolaborasi dari BNN ini. Program Desa Bersinar ini sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Namun, karena pandemi Covid-19, program ini dialihkan untuk penanganan pandemi agar tidak berkembang di desa. Hal ini terbukti efektif karena angka penyebaran Covid-19 di desa memang jauh lebih kecil timbang di desa.

"Program ini sangat baik untuk desa, apalagi ada fakta 983 desa masuk kategori bahaya narkoba menurut BNN," kata Gus Menteri.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, langsung merespon dengan cepat ajakan kolaborasi dengan dengan meminta Direktorat terkait untuk berkoordinasi dengan BNN untuk pembahasan lebih lanjut agar kerjasama program ini segera direalisasikan.

"Jika perlu program ini bisa menggunakan alokasi dari Dana Desa. Olehnya, harus segera disusunkan regulasi sebagai pedoman," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, jika menggunakan Dana Desa maka Kepala Desa dan Perangkatnya diyakini bakal bekerja serius karena Dana Desa yang diperuntukkan untuk program desa terpakai untuk perang terhadap narkoba. "Jika tidak ingin Dana Desa terpakai untuk itu, maka Kepala Desa harus bekerja serius," kata Gus Menteri.

Gus Menteri pun yambut baik usulan Petrus Golose untuk mengkampanyekan bersama War On Drugs di desa-desa yang telah kerjasama dengan BNN di Kabupaten Cianjur. Bahkan, Gus Menteri nantinya bakal diajak untuk melihat langsung fasilitas milik BNN di Lido.

Hal ini baik, kata Gus Menteri, karena ini nantinya menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain untuk juga mulai perangi narkoba. Desa-desa lainnya akan replikasi keberhasilan desa tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program.

"Kemendes menganut paham replikasi. Jadi keberhasilan desa dijadikan contoh untuk diterapkan ke desa-desa yang lain dengan perhatikan akar budaya desa itu agar lebih mudah," kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Gus Menteri dan Petrus Golose kemudian deklarasikan kolaborasi Kemendes PDTT dan BNN untuk mulai perangi narkoba.

"War On Drugs," sambil mengepalkan tangan secara bersamaan.

Turut mendampingi Gus Menteri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Plt Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rahmawaty, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bito Wikantosa.




Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

TPP P3MD Kecamatan Kulisusu Barat Gelar Rapat Koordinasi Kecamatan


Bertempat di Aula Kecamatan Kulisusu barat TPP P3MD Kulbar melaksanakan Rapat Koordinasi Tingakat kecamatan pada hari kamis,18 Februari 2021 yang di hadiri oleh seluruh TPP P3MD Kecamatan Kulisusu barat,Tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton Utara,Pihak Kecamatan Kulisusu barat serta seluruh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sekecamatan Kulisusu Barat serta Kapolsek Kulisusu barat.

Dalam sambuatannya sekaligus membuka acara dengan resmi,  camat kulisusu barat La ode Hazimudin,SP Mengatakan Kegiatan Rapat koordinasi adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Hal ini guna untuk meningkatkan interaksi yang dinamis antara TPP secara berjenjang dengan pemerintah  kecamatan Kulisusu Barat dan paling utama dengan pemerintah desa dalam proses pendampingan didesa, sehingga sinergitas dan Koordinasi dapat terjalin  dengan baik. Beliau juga menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk melakukan percepatan Laporan pertanggung jawaban Tahap 3 Tahun 2020 dan Percepatan musyarah pertanggung jawaban Bumdes Tahun 2020 serta Musyawarah pertanggung jawaban BUMDESMA Tahun 2020.

Kapolsek Kecamatan Kulisusu Barat mengungkapkan dalam sambutannya bahwa penting bagi pemerintah, baik pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa untuk menerapkan protokol covid 19 di Desa. Kita tidak bisa menganggap kecil persoalan covid 19 karena sudah cukup banyak korban dari covid 19. Covid 19 adalah masalah serius yang harus menjadi lawan kita bersama. Seandainya covid 19 bukan masalah kecil, tidak mungkin negara akan menghabiskan anggaran besar untuk mencegah penularan covid 19 tutupnya.

Sementara koordinator tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton utara dalam pemaparannya menjelaskan banyaknya regulasi yang ada saat ini terkait penanganan covid 19 maka Desa wajib untuk untuk melakukan penyesuaian terhadap APBDes yang ada. Didalam APBDes 2021 sudah harus memuat kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid 19. Didalam regulasi mengharuskan setiap Desa wajib mengalokasikan dana paling sedikit 8% untuk kebutuhan penanganan covid 19. Dan kegiatan penganan covid tersebut sudah harus dimasukan dalam APBDes secara rinci.

Rapat koordinasi tingkat Kecamatan Kulisusu Barat menjadi agenda rutin bagi pemerintah Kecamatan bersama dengan pemerintah Desa dan Tenaga Pendamping Profesional tingkat Kecamatan Kulisusu barat. Banyak hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut termasuk bagaimana langkah yang harus di ambil dalam rangka mempercepat proses penyaluran dana Desa.

 

Masruddin Pet. Lambale 18 Februari 2021

Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp 1,68 triliun


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga pertengahan Februari 2021, penyaluran dan desa telah mencapai 2% dari pagu anggaran tahun 2021. Seperti diketahui, pagu dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun.

“Dana desa secara nasional, sudah tersalur di 5.646 desa sebesar Rp 1,68 triliun (2% dari pagu dana desa 2021),” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers, Selasa (16/2).

Abdul mengatakan, dari jumlah tersebut sebesar Rp 392,38 miliar telah digunakan untuk penanganan Covid-19. Kemudian, digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 93,54 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 4.723 desa dengan 311.832 keluarga penerima manfaat (KPM).


Penggunaan dana desa untuk BLT dana desa pada Februari 2021 hingga 16 Februari 2021 telah disalurkan sebesar Rp 8,21 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 486 desa dengan 27.376 KPM.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, dana desa yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, dana untuk padat karya tunai desa (PKTD) mencapai Rp 37,08 triliun, dana untuk BLT dana desa sebesar Rp 29,16 triliun. Serta dana untuk kegiatan desa aman Covid-19 termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebesar Rp 5,76 triliun.

Abdul menambahkan, dalam penggunaan dana desa untuk PKTD selama tahun 2021, seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan. Mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan. Yaitu di luar musim tanam dan dan panen pertanian.

Adapula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa.

“Sehingga target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa yang mendapatkan penghasilan rutin selama 6 bulan menjalankan PKTD. Dengan demikian, pengalaman di 2020 PKTD, BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan (kenaikan) kemiskinan di desa dan menahan (kenaikan) jumlah pengangguran di desa,” tutur Abdul.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat