Selamat Datang

Mencoba Melukis Makna Dalam Deretan Aksara

Sabtu, 08 Mei 2021

Desa Kadacua Salurkan BLT DD Kepada 106 KPM


Salah satu program unggulan dari kemetrian Desa PDTT adalah Bantuan langsung Tunai Dana Desa. Program tersebut menjadi stimulus bagi warga Desa yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid 19. Diakui bahwa pasca mewabahnya pandemi covid 19 sejak awal 2020 yang lalu, Kementerian Desa mengucurkan dana untuk membantu masyarakat. Dana Bantan Langsung Tunai tersebut diperuntukan bagi warga Desa dengan beberapa kriteria diantaranya, warga Desa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid 19, warga desa yang belum terdata dibantuan lainnya dan warga Desa yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 106 Keluarga Penerima Manfaat. Bertempat di Balai Desa Kadacua, mewakili Kepala Desa Kadacua, sekretaris Desa Kadacua menyampaikan permohonan maaf atas adanya keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sejatinya penyaluran Bantuan Langung Tunai Dana Desa tersebut paling terlambat disalurkan pada Maret yang lalu. Selain itu sekretaris Desa Kadacua juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa tahun ini mekanismenya berbeda dengan tahun 2020. Dana Bantuan Langsung Tunai tidak dicairkan sekaligus tetapi akan dicairkan setiap selesai penyaluran perbulannya.


Dengan nada yang sama dengan apa yang disampaikan oleh sekrtaris Desa Kadacua, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Buton Utara menyampaikan bahwa  ada perubahan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pada tahun 2020 yang lalu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dicairkan sekaligus bersamaan dengan anggaran lainnya. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2021 akan dicairkan perbulan. Pencairan Bantuan Langsung Tunai berikutnya akan dicairkan kalau KPM dan Bukti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelumnya sudah upload ke onspam.

Bantuan langsung tunai Dana Desa periode Januari yang disalurkan kepada 106 kepala keluarga penerima manfaat dengan totan dana yang terserap sebesar Rp. 31.800.000. Secara simbolik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan oleh Tenaga Pendamping Profesional dan sekretaris Desa Kadacua mewakili pemerintah Desa. 


Kadacua 08 Mei 2021

Sabtu, 24 April 2021

Wamen Budi Arie Harapkan Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, dari luar negeri untuk warga desa.


JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menjadi narasumber dalam FGD Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertema Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa  melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi dan Penanganan Kasus, pada Jumat (23/04/21).

Wamen Budi Arie mengatakan, Kemendes PDTT sedang menggagas program untuk mendukung aktivitas pembangunan yang ada di desa melalui konsep pentahelix yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, tantangan pembangunan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Keterlibatan pemerintah, warga, akademisi, swasta termasuk dengan SBMI atau dengan eks buruh/pekerja migran akan lebih mempercepat pembangunan.

Wamen Budi Arie berharap agar SBMI atau eks Buruh atau Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, pengalaman, serta pengetahuan yang telah didapat sebelumnya dari luar negeri untuk ditularkan ke warga desa.


 

“Serikat buruh migran Indonesia atau eks buruh migran Indonesia yang kembali ke kampung halaman, mari sama-sama kita membangun, memproduksi dan melakukan kegiatan aktivitas ekonomi agar bisa bermanfaat bagi kemajuan desa,” ungkapnya.

Selain itu, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi juga memaparkan tiga ciri desa yang berpotensi menjadi desa maju. Menurutnya dari pengalaman menjadi Wakil Menteri Desa PDTT selama 1,5 tahun, setidaknya ia menemukan tiga ciri yang menandakan sebuah desa akan maju.

Pertama adalah masih adanya anak muda yang tinggal di desa. Menurutnya, desa tanpa anak muda tidak akan maju, karena kemajuan selalu didorong dari semangat dan militansi yang dimiliki oleh anak-anak muda.

“Termasuk pengembangan-pengembangan desa wisata, saya selalu menekankan berkali-kali bahwa harus melibatkan anak-anak muda. Pada anak muda kita mengharapkan bisa mengurangi arus urbanisasi dan membangun desa-desa yang ada,” jelasnya.

Ciri yang kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif. Sedangkan ciri yang ketiga adalah keterlibatan warga masyarakat desa itu sendiri.

“Kita ingin pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang melibatkan warga masyarakat desa,” ujar Wamen Budi Arie.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Kamis, 18 Februari 2021

PERANGI NARKOBA, BNN GANDENG KEMENDES PDTT



Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya di desa-desadi Executive Room pada Kamis (18/2/2020) pagi.

Kedatangan Kepala BNN itu untuk mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerangi peredaran Narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menunjukkan ada 983 desa yang masuk kategori Bahaya.

Sejumlah fakta diungkap oleh Petrus Golose soal peredaran Narkoba di desa. Warga desa dimanfaatkan untuk menjadi kurir dengan iming-iming uang dan bahkan mulai melirik desa sebagai lokasi produksi.

Olehnya, BNN mengajak Kemendes sebagai leading sector yang mengurusi masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa-desa. Saat ini, BNN telah menggandeng Kabupaten Cianjur sebagai pilot project program itu.



Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyambut baik tawaran kolaborasi dari BNN ini. Program Desa Bersinar ini sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Namun, karena pandemi Covid-19, program ini dialihkan untuk penanganan pandemi agar tidak berkembang di desa. Hal ini terbukti efektif karena angka penyebaran Covid-19 di desa memang jauh lebih kecil timbang di desa.

"Program ini sangat baik untuk desa, apalagi ada fakta 983 desa masuk kategori bahaya narkoba menurut BNN," kata Gus Menteri.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, langsung merespon dengan cepat ajakan kolaborasi dengan dengan meminta Direktorat terkait untuk berkoordinasi dengan BNN untuk pembahasan lebih lanjut agar kerjasama program ini segera direalisasikan.

"Jika perlu program ini bisa menggunakan alokasi dari Dana Desa. Olehnya, harus segera disusunkan regulasi sebagai pedoman," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, jika menggunakan Dana Desa maka Kepala Desa dan Perangkatnya diyakini bakal bekerja serius karena Dana Desa yang diperuntukkan untuk program desa terpakai untuk perang terhadap narkoba. "Jika tidak ingin Dana Desa terpakai untuk itu, maka Kepala Desa harus bekerja serius," kata Gus Menteri.

Gus Menteri pun yambut baik usulan Petrus Golose untuk mengkampanyekan bersama War On Drugs di desa-desa yang telah kerjasama dengan BNN di Kabupaten Cianjur. Bahkan, Gus Menteri nantinya bakal diajak untuk melihat langsung fasilitas milik BNN di Lido.

Hal ini baik, kata Gus Menteri, karena ini nantinya menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain untuk juga mulai perangi narkoba. Desa-desa lainnya akan replikasi keberhasilan desa tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program.

"Kemendes menganut paham replikasi. Jadi keberhasilan desa dijadikan contoh untuk diterapkan ke desa-desa yang lain dengan perhatikan akar budaya desa itu agar lebih mudah," kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Gus Menteri dan Petrus Golose kemudian deklarasikan kolaborasi Kemendes PDTT dan BNN untuk mulai perangi narkoba.

"War On Drugs," sambil mengepalkan tangan secara bersamaan.

Turut mendampingi Gus Menteri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Plt Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rahmawaty, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bito Wikantosa.




Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

TPP P3MD Kecamatan Kulisusu Barat Gelar Rapat Koordinasi Kecamatan


Bertempat di Aula Kecamatan Kulisusu barat TPP P3MD Kulbar melaksanakan Rapat Koordinasi Tingakat kecamatan pada hari kamis,18 Februari 2021 yang di hadiri oleh seluruh TPP P3MD Kecamatan Kulisusu barat,Tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton Utara,Pihak Kecamatan Kulisusu barat serta seluruh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sekecamatan Kulisusu Barat serta Kapolsek Kulisusu barat.

Dalam sambuatannya sekaligus membuka acara dengan resmi,  camat kulisusu barat La ode Hazimudin,SP Mengatakan Kegiatan Rapat koordinasi adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Hal ini guna untuk meningkatkan interaksi yang dinamis antara TPP secara berjenjang dengan pemerintah  kecamatan Kulisusu Barat dan paling utama dengan pemerintah desa dalam proses pendampingan didesa, sehingga sinergitas dan Koordinasi dapat terjalin  dengan baik. Beliau juga menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk melakukan percepatan Laporan pertanggung jawaban Tahap 3 Tahun 2020 dan Percepatan musyarah pertanggung jawaban Bumdes Tahun 2020 serta Musyawarah pertanggung jawaban BUMDESMA Tahun 2020.

Kapolsek Kecamatan Kulisusu Barat mengungkapkan dalam sambutannya bahwa penting bagi pemerintah, baik pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa untuk menerapkan protokol covid 19 di Desa. Kita tidak bisa menganggap kecil persoalan covid 19 karena sudah cukup banyak korban dari covid 19. Covid 19 adalah masalah serius yang harus menjadi lawan kita bersama. Seandainya covid 19 bukan masalah kecil, tidak mungkin negara akan menghabiskan anggaran besar untuk mencegah penularan covid 19 tutupnya.

Sementara koordinator tim Tenaga Ahli TPP P3MD Buton utara dalam pemaparannya menjelaskan banyaknya regulasi yang ada saat ini terkait penanganan covid 19 maka Desa wajib untuk untuk melakukan penyesuaian terhadap APBDes yang ada. Didalam APBDes 2021 sudah harus memuat kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid 19. Didalam regulasi mengharuskan setiap Desa wajib mengalokasikan dana paling sedikit 8% untuk kebutuhan penanganan covid 19. Dan kegiatan penganan covid tersebut sudah harus dimasukan dalam APBDes secara rinci.

Rapat koordinasi tingkat Kecamatan Kulisusu Barat menjadi agenda rutin bagi pemerintah Kecamatan bersama dengan pemerintah Desa dan Tenaga Pendamping Profesional tingkat Kecamatan Kulisusu barat. Banyak hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut termasuk bagaimana langkah yang harus di ambil dalam rangka mempercepat proses penyaluran dana Desa.

 

Masruddin Pet. Lambale 18 Februari 2021

Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp 1,68 triliun


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga pertengahan Februari 2021, penyaluran dan desa telah mencapai 2% dari pagu anggaran tahun 2021. Seperti diketahui, pagu dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun.

“Dana desa secara nasional, sudah tersalur di 5.646 desa sebesar Rp 1,68 triliun (2% dari pagu dana desa 2021),” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers, Selasa (16/2).

Abdul mengatakan, dari jumlah tersebut sebesar Rp 392,38 miliar telah digunakan untuk penanganan Covid-19. Kemudian, digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 93,54 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 4.723 desa dengan 311.832 keluarga penerima manfaat (KPM).


Penggunaan dana desa untuk BLT dana desa pada Februari 2021 hingga 16 Februari 2021 telah disalurkan sebesar Rp 8,21 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 486 desa dengan 27.376 KPM.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, dana desa yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, dana untuk padat karya tunai desa (PKTD) mencapai Rp 37,08 triliun, dana untuk BLT dana desa sebesar Rp 29,16 triliun. Serta dana untuk kegiatan desa aman Covid-19 termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebesar Rp 5,76 triliun.

Abdul menambahkan, dalam penggunaan dana desa untuk PKTD selama tahun 2021, seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan. Mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan. Yaitu di luar musim tanam dan dan panen pertanian.

Adapula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa.

“Sehingga target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa yang mendapatkan penghasilan rutin selama 6 bulan menjalankan PKTD. Dengan demikian, pengalaman di 2020 PKTD, BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan (kenaikan) kemiskinan di desa dan menahan (kenaikan) jumlah pengangguran di desa,” tutur Abdul.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

Rabu, 20 Januari 2021

Menteri Desa PDTT hentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru



TERASMALUKU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru.

Karna kementeriannya tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa betul- betul bermanfaat.

“Pendamping desa , kami tidak membuka rekrutmen karena kami lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan di 74.953 desa,” ujar Mendes dalam rapat bersama komisi V DPR, Senin (18/1).

Pendamping desa adalah sebuah posisi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Abdul Halim, peningkatan kapasitas jauh lebih penting dibanding menambah personel atau mengisi kekosongan pendamping desa.

Soalnya ke depan, selain mendampingi kepala desa, pendamping desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT lainnya.

“Karena itu, ketika ada saran untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dan jumlah desa, yang didampingi sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus KAMI adalah peningkatan kapasitas,” ungkapnya

Selain peningkatan kapasitas, ia juga tengah memikirkan penambahan gaji pendamping desa. Pasalnya ia menilai gaji yang didapatkan pendamping desa saat ini ini tak sebanding dengan tugas yang diberikan

“Terkait dengan gaji yang tadi disinggung tentu nanti secara normatif akan kita laporkan,” imbuhnya.

Ada tugas baru yang harus dilakukan oleh Pendamping Desa ke depan yaitu pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia.

Mendes berharap pendamping desa dapat membantu update SID setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

“Dengan IT dengan aplikasi sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one terhadap 35168 orang (pendamping desa) yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kami kirim,” pungkasnya. (AFN)


Terasmaluku.com

Selasa, 19 Januari 2021

WUJUDKAN SDGS DESA, GUS MENTERI GANDENG PERGURUAN TINGGI



PALU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan SDGs Desa. Upaya yang terus dilakukannya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Beberapa kerja sama perguruan tinggi dengan Kemendes PDTT bisa kita rujuk pada Tri Dharma perguruan tinggi dan pendidikan merdeka belajar,” ungkap Abdul Halim di Universitas Tadulako, Sabtu (16/1).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, model kerja sama perguruan tinggi dan Kemendes PDTT dinaungi dalam payung kampus merdeka untuk desa. Terdapat tiga model bentuk kerja sama ini, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pendidikan, terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan. Pertama, merdeka belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

“Mahasiswa diharapkan ke desa untuk praktik kompilasi data, perencanaan, penyusunan dokumen kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa,” jelasnya.

Kedua, merdeka belajar untuk BUMDes dan BUMDesMa. Dalam hal ini, mahasiswa ke desa untuk feasibility studi bisnis, analisis akuntansi, kesehatan BUMDes/BUMDesMa, serta kerja sama bisnis.

Ketiga, merdeka belajar pemenuhan 18 tujuan SDGs Desa. Mahasiswa ke desa untuk mengembangkan adat istiadat desa, gotong royong desa, dan penguatan lembaga lokal di desa.

Yang keempat adalah S1 praktis bagi kepala desa dan pengurus BUMDes. Portofolio pengalaman dan hasil kerja di desa digunakan sebagai basis kuliah hingga mendapat program sarjana.

“Saya ingin kampus menjadi bagian penting  atas kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi yang sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jadi dibalik, kalau selama ini kampus memberikan mahasiswa dari teori menuju praktik, kali ini dari pengalaman-pengalaman menuju teori,” jelasnya.

“ Jadi kepala desa yang sudah berhasil itu diberi afirmasi oleh perguruan tinggi kemudian hitung sks-nya selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, lalu menambah beberapa teori di kampus maka dia bisa mendapatkan gelar S1 sarjana sesuai dengan bidang studi kemasyarakatan maupun bidang pembangunan sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, model kerja sama dalam bentuk penelitian. Dalam model ini dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif berbasis data Kemendes PDTT, kemudian pengembangan metode penelitian desa, serta kerja sama jurnal penelitian.

“Yang terakhir adalah model pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya terdapat lima indikator, yaitu penguatan desa digital, desa wisata, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” tutupnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT