Teori modernisasi merupakan induk dari kapitalisme, dalam teori modernisasi ini mengarahkan kepada penguasaan pasar oleh para pemodal. Dalam hal ini peran Negara dalam pasar tidak diharapkan karena pasar dinilai mampu meregulasi dirinya atau dalam artian pasar mandiri (caporaso, 236 ). Dalam paparannya, Anthony Giddens menyatakan kalau modernitas disangga oleh kekuatan kapitalisme, negara bangsa, organisasi militer dan industrialisasi. Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif. Sedang negara-bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi social dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekerasan dalam konteks industrialisasi perang.
Dalam sebuah bukunya David Harvey mencoba membata serangkaian kontradiksi implisit dalam account Marx tentang sirkulasi modal dan eksploitasi buruh yang sedang diperburuk di dunia modern. Satu adalah drive untuk mempercepat perputaran modal yang hanya dapat dicapai melalui investasi dalam proyek-proyek jangka panjang. Hal ini menyebabkan kontradiksi antara modal keuangan di satu sisi, dan manufaktur, pertanian, konstruksi, jasa dan modal negara di sisi lain. kontradiksi lain adalah drive untuk memusnahkan semua hambatan spasial untuk akumulasi modal yang hanya dapat dilakukan melalui pembangunan lingkungan dibangun, kota-kota, infrastruktur transportasi, pabrik, dll kontradiksi ini tertanam dalam, dan dipertajam oleh, sistem pasar bebas global. Harvey mengakui beberapa perubahan terbaru dalam dinamika globalisasi: deregulasi pasar keuangan sebagai respon terhadap runtuhnya Perjanjian Bretton Woods; inovasi teknologi yang pesat, khususnya di bidang informasi revolusi ''; dan biaya jatuh dari memindahkan orang dan komoditas di seluruh dunia. Sambil mengingatkan perubahan ini, Harvey menegaskan bahwa mereka tidak menyebabkan 'lekukan keluar' dari negara, tetapi yang, sebaliknya, keberhasilan neo-liberalisme membutuhkan lebih intervensionis negara. Globalisasi telah dimasukkan dalam agenda oleh kelas operasi 'kapitalis melalui agen kebijakan, militer luar negeri AS dan komersial ". Selain itu, belum ada transformasi kualitatif dalam cara produksi dan hubungan sosial yang akan mengharuskan sebuah perbaikan konsep teoritis kami dan aspirasi politik. Globalisasi mungkin telah membuat banyak gerakan oposisi lokal, tetapi:
One of the historical strengths of Marxism has been its commitment to synthesise diverse struggles with divergent and multiple aims into a more universal anti-capitalist movement. The Marxist tradition here has an immense contribution to make because it has pioneered the tools with which to find the commonalities within multiplicities and differences (even if it has, at times, submerged the latter rather too readily in the former). David Harvey dalam Reason To Be Cheerfull, (JUDY COX:2)
Kapitalisme masih memiliki kekuatan dalam system pasar sehingga sangat sulit untuk di ganti dengan system lain, hal ini disebabkan karena system kapitalisme mempunyai akar yang kuat dalam perekonomian, hal ini dipertegas oleh Amin bahwa…Kapitalisme telah menjadi system dunia, bukan sekedar menyejajarkan kapitalisme-kapitalisme nasional. Ciri kontradiksi social kapitalisme dengan demikian terjadi pada tingkat dunia, yaitu kontradiksi bukan antara kelas borjuasi dengan kelas proletar dimasing-masing Negara dalam suatu isolasi, tetapi antara kelas borjuis dunia dengan kelas proletar dunia, (bourough, 1974:24). Kapitalis menjadi kekuatan tersendiri dalam hal ini menyatakan bahwa dalam diri kapitalisme itu sendiri ada daya gerak atau pembangkit yang selalu bekerja menghasilkan perubahan yang konstan dengan tujuan yang jelas (MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 10, NO. 2, DESEMBER 2006: 49-57 hal:2).
Namun apa yang diungkapkan oleh Amin di atas bukan merupakan sebuah patokan bahwa ekonomi kapitalis tidak bisa diganti dengan pandangan atau teori lain. Karena dalam pandangan Marx mengatakan bahwa perekonomian kapitalis memiliki kecenderungan untuk mengalami krisis yang akan mengakibatkan pengangguran dalam skala besar dan pasar produk akan gagal untuk menyalurkan keseluruhan kapasitas produksi yang ada dalam bentuk peralatan capital. Lebih lanjut Marx mengatakan bahwa krisis ini akan berkembang menjadi kericuhan dan kekacauan yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi para pekerja, (Caporaso, 240). Dari pendapat Marx diatas kita bisa menyimpulkan bahwa kapitalisme bisa menyebabkan terjadinya kekacauan akibat dari dikuasainya sumber-sumber daya oleh pihak-pihak tertentu, menurutnya proses produksi dalam perekonomian kapitalis tidak terjadi secara lancar melainkan akan melalui sederetan letupan, bencana dan krisis, Tucker dalam (Caporaso:240).
Sistem ekonomi kapitalis tegak oleh empat pilar dasar yang melatarinya: Pertama, kegiatan ekonomi dalam kapitalis di gerakan dan di koordinasi oleh pasar dengan instrument harga sebagai penanda. Kedua, Setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan sebagai dasar untuk melakukan transaksi. Ketiga, kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tigapemilik factor produksi, yakni pemodal, tanaga kerja dan pemilik lahan, (Erani:24).
Kondisi ekonomi yang dihadapi oleh kelas kapitalis adalah kondisi dimana para kapitalis saling bersaing untuk saling mengumpulkan kekayaan pribadi antara yang satu dengan yang lain. Dalam situasi seperti ini, bagaimana sebuah kesadaran kelas atau kesadaran politik bisa muncul sehingga para kapitalis dapat dikatakan sebagai sebuah kelas, (Caporaso:153), ini merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam pasar dan penguasaan yang seperti ini akan meyebabkan adanya sumberdaya-sumberdaya tertentu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pasar, (Caporaso:236).
Pasar dimanapun di dunia ini selalu dipengaruhi oleh system kapitalis sehingga menyebabkan terjadinya tingkat kemiskinan yang kian hari jumlahnya makin bertambah. Kaum kapitalis di buton utara sengaja menjerat rakyat dengan memberikan modal, namun modal tersebut dibayar oleh masyarakat dengan bunga yang tinggi. Terkadang buruh yang bekerja tidak mendapatkan gaji karena untuk membayar hasil pinjaman dari pemodal memberatkan rakyat kecil, karena bunga dari pinjaman tersebut masih berbunga. Dalam artian bahwa pemodal sengaja menciptakan utang terhadap tenaga kerja sehingga dengan cara seperti itu ia bisa mengendalikan dan menguasai pasar. Untuk saat ini pasar di buton utara 75% dikuasai oleh kaum kapitalis.
Untuk menjinakan penguasaan kapitalisme dalam pasar maka dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Karena tanpa campurtangan pemerintah maka akan ada penguasaan sumber daya tertentu atau pasar akan dikuasai oleh para pemodal, dan hal ini hanya akan menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan dalam masyarakat dan masyarakat kecil hanya akan menjadi objek oleh para kaum capital. Ketidak stabilan dalam siklus ini diungkapkan oleh Kalecki, bahwa implikasi dari siklus ini akan menyebabkan gagalnya perekonomian untuk memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya material yang tersedia, kecuali untuk masa-masa dimana kondisi perekonomian mencapai puncaknya. Kegagalan ini akan menelan biaya yang lebih besar dari ukuran sumber daya manusia karena akan menimbulkan level pengangguran yang tinggi, (Caporaso:242).
Untuk menjinakan system kapitalis ini, peran pemerintah dalam mengatur system pasar sangat dibutuhkan agar sirkularitas dalam perekonomian pasar berjalan dengan baik. Tanpa adanya peran pemerintah, maka pendapatan individu akan sepenuhnya tergantung pada jumlah dan jenis dari property/kekayaan yang mereka miliki, (Caporaso:246). Walaupun teori Keynesian ini bertentangan dengan teori kapitalis, namun Keynesian ini masih merupakan penyempurnaan dari teori kapitalisme.
Dengan adanya peran pemerintah ini dalam mengatur pasar maka unsure keadilan pasar bisa terwujud karena campur tangan pemerintah bisa meminimalisir penguasaan pasar oleh para kapitalis. Atau dengan penggunaan ekonomi kelembagaan kita bisa meminimalisir peran kaum capital dalam mengeksploitasi masyarakat miskin. Kelembagaan disini dimengerti sebagai regulasi perilaku atau aturan yang secara umum di terima oleh anggota kelompok suatu kelompok social, yang pelaksanaannya bisa diawasi secara internal maupun eksternal, atau meminjam ungkapan north, kelembagaan adalah penciptaan rintangan bagi kemungkinan perilaku menyimpang manusia yang keberadaannya diatur dalam struktur interaksi politik, ekonomi dan social, (erani:228). Yeager menambahkan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang bisa memapankan hubungan antar individu dalam masyarakat, (erani:228).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hubungan-hubungan dalam mekanisme pasar akan terjadi sehingga monopoli oleh kaum kapitalis akan bisa di minimalisir. Selama ini rakyat kecil hanya dieksploitasi oleh para kapitalis. Dengan meminimalisir peran kaum kapitalisme maka dengan sendirinya kehidupan masyarakat kecil sedikit bisa tercerahkan, (erani:245). Untuk itu kebijakan pragmatis dalam melindungi rakyat kecil harus benar-benar berpihak pada masyarakat. Dan hal tersebut sangat ditentukan oleh model pemerintahan yang dipilih, (erani:246). Hal ini sangat berkaitan dengan system politik demokrasi sekurangnya memberikan tempat bagi hak-hak politik dan kebebasan sipil untuk memperjual belikan kepentingan dalam sebuah iklim kompetisi yang sehat dan terbuka (erani:246).
Konsep keadilan merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan social yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan hak (termasuk didalamnya hak kepemilikan) dan system pasar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ide perorangan yaitu integritas dari tiap-tiap orang yaitu bahwa satu orang tertentu adalah sebuah eksistensi yang utuh dimana semua keinginan, perasaan dan tindakan orang itu adalah menyatu dengan diri orang tersebut dan tidak bisa dilepaskan dari orang tersebut. Hal ini dipertegas oleh Rawls bahwa tiap-tiap orang berhak untuk tidak diganggu yang didasarkan pada prinsip keadilan, dimana bahkan kesejahteraan dari masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menghapuskan hak untuk tidak diganggu itu…dalam masyarakat yang adil, kebebasan yang sama rata antara para warga dipandang sebgai tidak dapat diganggu gugat. Hak yang didapatkan orang berdasarkan prinsip keadilan ini tidak boleh di ganggu oleh negosiasi politik ataupun kalkulasi kepentingan social (Caporaso:490). Dari pendapat teori keadilan ini masyarakat di tempatkan pada posisi dimana mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan dan haknya dalam mewujudkan kesejahteraan.
Richard Winfield mengemukakan bahwa alasan yang bisa menjadi pembenaran bagi pemberian kesejahteraan kepada masyarakat oleh badan public adalah bahwa ada hubungan yang mendasar antara hak dan kewajiban yang sudah ditekankan hegel dalam analisa terhadap berbagai wilayah dari hak. Karena hak ekonomi, sama seperti hak lain, adalah berbentuk pelaksanaan kebebasan semua orang, maka itu berarti semua orang memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain untuk mengambil haknya masing-masing…maka rasa hormat semacam ini, yang wajib diberikan oleh semua orang yang berhak untuk menerimanya, tidak hanya berbentuk pengakuan dalam bentuk teoritis belaka, tapi juga merupakan sebuah komitmen nyata dimana orang harus menghentikan tindakannya kalau memang diperlukan agar orang lain bisa melaksanakan haknya…hak ekonomi ini adalah hak untuk memenuhi kebutuhan yang dipilih sendiri dengan cara yang dipilih sendiri sehingga hubungan antara hak dan kewajiban ini berarti bahwa pelaku pasar wajib utnuk membatasi kegiatan ekonomi mereka agar bisa mewujudkan kesetaraan peluang (Caporaso:528).
Pendekatan berbasis keadilan yang diajukan Winfield ini menggunakan prinsip kesetaraan peluang sebagai dasar bagi intervensi yang dilakukan oleh badan public terhadap perekonomian. Pada prinsip keadilan ini lebih menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban, dengan cara ini monopoli dagang dari kaum kapitalis bisa teratasi. Hal ini dipertegas oleh Harvey bahwa: "... dalam waktu ketika perjuangan kelas telah surut sebagai kekuatan bersatu dalam kapitalis maju dunia (meski masih ada dalam seribu satu bentuk terfragmentasi), apakah ini tidak juga saat lukisan gambar fantastis dari masyarakat masa depan memiliki peran untuk bermain? Kami sangat membutuhkan avant garde direvitalisasi sosialis, sebuah gerakan politik internasional yang mampu membawa bersama dalam cara yang sesuai dengan beraneka ragam ketidakpuasan yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan borjuis telanjang dalam mengejar-neo liberalisme utopis, utopianisme ini mengambil dua bentuk umum. Salah satunya adalah harapan bahwa perjuangan untuk suatu pernyataan baru dari hak asasi manusia, dalam tradisi tidak hanya dari Revolusi Amerika, tapi juga Piagam PBB 1948, yang mengajukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dapat menjamin perlindungan dari global kapitalisme. Dia mengkritik baik 'sikap kaku Marxis' yang melihat hak-hak sebagai 'tawanan lembaga borjuis' dan pandangan postmodern yang melihat konsep hak asasi manusia mutlak sebagai "anak tiri pola pikir Pencerahan yang keliru '. Harvey mengakui kelemahan yang melekat dalam gagasan murni hak politik namun percaya perjuangan kelas kontemporer akan membuat kekhawatiran ekonomi, seperti upah minimum global, dalam agenda hak (Judy Cox:4-5)
Gang V/250 26-05-2010