Selamat Datang

Mencoba Melukis Makna Dalam Deretan Aksara

Rabu, 07 Oktober 2020

Rumput Laut, Berkah Bagi Masyarakat Desa Langere



Sejak membuminya rumput laut di Buton Utara sejak awal 2001, masyarakat Desa Langere sudah akrab dengan rumput laut. Mereka menggantungkan hidup mereka dengan bertani rumpur laut di kawasan teluk Kulisusu. Sebagai Desa yang sekotar 90% wilayahnya adalah laut, hampir semua masyarakat Desa Langere adalah petani rumput laut dan sampai saat ini mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Langere adalah dengan bertani rumput laut.

Masyarakat  Desa Langere mengakui bahwa bereka sangat bersyukur dengan adanya rumput laut. Ekonomi dan kehidupan mereka mengalami perubahan sejak masyarakat mulai bertani rumput laut. Dan saat ini desa dengan penghasil  rumput laut terbesar di Kabupaten Buton Utara adalah Desa Langere. Ada juga Desa lain yang masyarakatnya menjadi petani rumput laut hanya tidak sebanyak masyarkat Desa Langere. Kalau Desa lain di Kabupaten Buton Utara yang menjadi petani rumput laut hanya dalam hitungan jari sementara Desa Langere hampir semua adalah petani rumput laut. Ada juga sebagian yang menjadi nelayan penangkap udang tetapi mereka jga menjadi petani rumput laut.

Petani rumput laut di Desa Langere paling sedikit memiliki 70 tali rumput laut yang mereka budidaya. Sementara petani rumput laut yang paling banyak adalah sekitar lebih kurang 300 tali. Biasanya dalam melakukan pembibitan, pemilik rumput laut menggaji ibu-ibu atau perempuan yang ada di Desa Langere. 1 pasang tali sepanjang 25 meter yang telah diikatkan bibit rumput laut dihargai sebanyak Rp. 5.000. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Langere dari hasil bertani rumput laut berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai Rp.30.000.000. Petani rumput laut yang memiliki tali lebih kurang 70 biasanya penghasilannya Rp. 5.000.000, sementara yang sampai 300 tali hasilnya lebih kurang Rp.30.000.000.

Pembeli rumput laut di Desa Langere mengakui bahwa hanya dia sendiri, dalam jangka waktu 5 hari, uang Rp. 200 Juta sudah habis hanya untuk membeli rumput laut masyarakat Desa Langere. Itu belum dengan uang yang habis dari pembeli lainnya sementara pembeli rumput laut di Desa Langere bukan hanya satu orang. Kalau seandainya pembeli rumput laut di Desa Langere ada 5 orang dan  rata-rata mereka membeli rumput laut di Desa Langere dalam seminggu 100 juta maka uang yang berputar di Desa Langere adalah sekita Rp. 5 ratus Juta untuk satu kali masa panen rumput laut. Rumput laut memiliki waktu yang pendek hingga waktu panen atau sekitar lebih kurang 40-60 hari.

Sejak adanya dana Desa, Pemerintah Desa Langere sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada masyarakat petani rumput laut. Bantuan pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa mulai dari bantuan mesin katinting, tali nilon dan bibit rumput laut. Bantuan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya petani rumput laut mulai sejak adanya Dana Desa tahun 2015 yang lalu dan hingga saat ini pemerintah masih memberikan bantuan baik mesin Katinting, tali nilon maupun bibit. Bantuan tersebut hanya sebagian kecil masyarakat karena masyarakat lain sudah mampu membeli sendiri kebutuhan untuk bertani rumput laut.

 

 

Langere 7 Oktober 2020

TA PP Kab. Butur OJT Tim Penyusun RKPDes Desa Langere

Berdasarkan RKTL yang dibentuk oleh Tim TPP Kabupaten Buton Utara dengan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara maka pada Desember 2020 sudah harus selesai penetapan APBDes tahun 2021. Oleh karena itu pemerintah Desa diharapkan bisa menuntaskan proses perencanaan 2021 paling terlambat akhir Desember 2020. Untuk merealisasikan rencana kerja tindak lanjut yang telah dibentuk oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara bersama tim TPP Kabupaten Buton Utara maka Tim TPP melakukan OJT kepada tim penyusun RKPDes Desa Langere.

Bertempat di Balai Desa Langere, Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Kabupaten Buton tara memberikan pemahaman terkait prosedur dan tahapan perencanaan tahun 2021. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipastif menghimbau kepada Pemerintah Desa Langere agar segera menuntaskan proses perencanaan tahun anggaran 2021 paling terlambat akhir Desember sehingga penetapan APBDes bisa dilakukan sebelum tanggal 15 Januari tahun 2021. Keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan berimbas pada gaji aparat Desa. Lebih lanjut TA PP menjelaskan bahwa penetapan APBDes di atas tanggal 15 Januari 2021 maka resikonya adalah gaji aparat Desa untuk bulan Januari tidak akan diterima.

Untuk menghindari resiko keterlambatan penetapan APBDes tahun 2021 maka Tim TPP Kabupaten Buton Utara yang di nahkodai TA PP Bapak Masirudin melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan perencanaan. Tahapan pelaksanaan perencanaan Kabupaten Buton Utara sudah dilaksanakan sejak akhir Juli tahun 2020. Saat ini sudah ada Desa yang sudah melakukan tahapan perengkingan daftar usulan masyarakat. Beberapa hari kedepan Tim TPP Kabupaten Buton Utara sudah mengagendakan untuk melakukan OJT tim penyusun RKP di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kecamatan Bonegunu.

Tim TPP Kabupaten Buton Utara berharap bahwa dengan adanya OJT tim penyusun RKPDes tahun 2021 maka Desa bisa memaksimalkan kerja-kerja mereka dalam menuntaskan tahapan perencanaan tahun anggaran 2021. Saat ini sudah memasuki bulan Oktober, kurang lebih dua bulan lagi waktu yang tersedia untuk menuntaskan tahapan perencanaan sampai pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tim TPP Kabupaten Buton Utara akan memaksimalkan kerja-kerja pendampingan sehingga tahapan perencanaan dan penetapan APBDes bisa tuntas sesuai jadwal yang ditetapkan dalam RKTL.

 

 Langere 7 Oktober 2020

Selasa, 06 Oktober 2020

Meriahkan Hari Batik Nasional, P3MD Butur Terbangkan 17 Layang-Layang Batik di Bukit Lamoliandu


P3MD Kabupaten Buton Utara turut serta dalam kegiatan gelar layang-layang batik yang dilaksanakan oleh Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan ini dalam rangka merayakan hari batik nasional. Pada kegiatan gelar layang-layang batik dilakukan di 33 Provinsi, 297 Kabupaten/Kota, 315 Tim 6.615 Partisipan dan 3.500 layang-layang batik. Kegiatan gelar layang-layang batik yang dilaksanakan secara serentak diseluruh indonesia disiarkan secara daring ditempat terbanyak.

Kegiatan ini mejadi rekor dalam menerbangkan layang-layang terbanyak dan dilakukan secara daring hampir semua Kabupaten se Indonesia. Untuk provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh semua Kabupaten seSulawesi Tenggara. Minimal Kabupaten yang ikut kegiatan gebyar layang-layang batik Desa sesultra mengikut sertakan 1 tim layang-layang. Kabupaten Buton Utara menyertakan 2 tim layang-layang pada kegiatan gebyar  layang-layang batik Desa yang diselenggarakan oleh Kementrian Desa PDTT. 1 tim terdiri atas 10 orang jadi total yang ikut dalam kegiatan gebyar layang-layang batik Desa sebanyak 20 orang dari 2 tim yang dibentuk.

Pelaksanaan kegiatan Gebyar layang-layang batik Desa dipusatkan di Bukit Lamoliandu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Bukit Lamoliandu menjadi pusat pelaksanaan gelar layang-layang batik karena Bukit Lamoliandu posisinya di ketinggian dan angin yang bertiup juga cukup bagus sehingga pada pelaksanaan fesifal gelar layang-layang batik tidak ada masalah. Kegiatan festifal layang-layang batik dilaksanakan secara serentak pada hari selasa 6 Oktober 2020 mulai pukul 14.00 WIB sampai selesai.

Total jumlah layang-layang yang diterbangkan pada acara gebyar layang-layang batik lebih kurang 17 layang-layang batik.  Ke 17 Layang-layang batik tersebut memiliki banyak model, mulai dari model burung, ikan dan layang-layang model klasik yang merupakan khas Buton Utara.

Dalam acara gebyar layang-layang batik tersebut di ikuti oleh semua Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton Utara. Semua Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara, PDTI Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara, semua Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kulisusu Barat, PLD Kec. Bonegunu, PLD Kec. Kulisusu dan Pld Kecamatan Kulisusu Utara.  

 

Wasalabose, 6 Oktober 2020

Sabtu, 03 Oktober 2020

Desa Lanosangia Pasang Jaringan Internet

Kecamatan Kulisusu utara berada di ujung utara pulau buton. Kecamatan Kulisusu Utara memiliki Desa sebanyak 14 Desa. Dari total 14 Desa, yang memiliki jaringat internet sebanyak 6 Desa yaitu Desa Eerinere, Ulunambo, Wamboule, Waode Buri, Lelamo dan Desa Labelete. Sekitar 8 Desa belum ada jaringan internet. Inti tentu sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pemerintahan Desa apalagi saat ini cukup banyak aplikasi yang digunakan yang berbasis internet dalam menjalankan roda pemerintahan.

Desa Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu Desa dari delapan Desa di Kecamatan Kulisusu Utara yang belum memiliki jaringan internet.  Hal ini tentu menjadi kendala dalam penginputan data berbasis internet seperti Siskeudes dan lain sebagainya. Keterbatasan ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi Desa. Keterbatasan yang dimaksud adalah tidak tersedianya jaringan telekomunikasi. Jangankan untuk internet, untuk berkomunikasi lewat jaringan seluler 2G, 3G, sangat sulit apalagi jaringan 4G. Tidak bisa dipungkiri bahwa jaringan internet saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga oleh masyarakat pedesaan.

Keterbatasan akan jaringan internet, kemudian pemerintah Desa mencoba untuk keluar dari permasalahan mereka terkait jaringan internet. Pemerintah Desa Lanosangia mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Buton Utara terkait pemasangan jaringan internet. Sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Desa Lanosangia dengan Dinas Kominfo Kabupaten Buton Utara, pada sore Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Tim teknis yang berjumlah 2 orang melakukan pemasangan jaringan internet di Desa Lanosangia.

Pemerintah Desa Lanosangia berharap bahwa nantinya Internet ini, bisa digunakan sebagai sarana penunjang segala aktivitas warga maupun Pemerintah Desa untuk menjadikan Desa Lanosangia jauh lebih maju lagi dan bisa terkoneksi dengan dunia luar untuk sharing informasi atau komunikasi yang mempermudah akses Desa. Apa lagi saat ini sistem pembelajaran sudah berbasis online, dengan adanya jaringan internet masyarakat bisa belajar online dan bisa mengakses informasi.

 

Lanosangia

03 Oktober 2020

Jumat, 02 Oktober 2020

Pemerintah Desa Loji Bagikan Masker Untuk Cegah Peyebaran Covid 19

 

Upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, sangat serius dilakukan pemerintah Desa Loji. Hal ini dibuktinya dengan pengadaan masker sebanyak 700 buah yang diperuntukan kepada warga sejumlah 316 orang. Dalam pengadaan masker tersebut, pemdes tidak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8,4 juta yg bersumber dari dana desa. Melalui sikap pemdes dan peran relawan serta partisipasi masyarakat, sehingga sampai saat ini pandemi Covid-19 belum ada satu pun warga yg terinfeksi virus covid 19.

Kepala Desa Loji Martono menyampaikan dalam sambutannya bahwa, dalam upaya memerangi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, kami terus mensosialisasikan dan menekankan agar mengikuti protokol kesehatan dalam melakukan aktifitas serta berkoordinasi dengan mitra atau pendamping desa dalam menjalankan implementasi kebijakan atau intervesi kementerian desa untuk penggunaan dana desa. Pembagian masker hari ini adalah salah satu upaya pemerintah Desa Loji dalam memotong perkembangan covid 19 di Desa Loji.

Dengan nada yang kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Loji, PDP Kecamatan Kulisusu Umardi menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Loji menaruh perhatian yang besar dalam mencegah covid 19 untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan dan memanfaatkan pembagian masker tersebut, sebagai wujud perlawan kita dalam memerangi pandemi Covid-19, menuju desa aman Covid-19.

 


Umardin,

Loji, 2 Oktober 2020

Dalam Rangka Implementasi Permendes Nomor 14, TA PM Butur Koordinasi Dengan DPMD Butur


Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Meteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tim TA PM Kabupaten Buton Utara membangun komunikasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara. Komunikasi yang dibangun untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan Permendes nomor 14 khususnya terkait dengan bantuan langsung tunai Dana Desa yang diperpanjang hingga bulan Desember tahun 2020.

Dalam koordinasi tersebut, pihak Dinas PMD Kabupaten Buton Utara melalui handphone menghubungi pihak kementrian terkait keberlanjutan Bantuan Langsung Tunai Dana dan poin 5 dalam permendes yang menyatakan perpanjangan BLT DD selagi masih ada Dana Desa yang tersedia. Dan hasil komunikasi tersebut bahwa selama masih ada dana Desa maka Pemerintah Desa wajib untuk mengalokasikan Dana Desa untuk mendanai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa periode Oktober sampai Desember. Berdasarkan hasil kordinasi tersebut kemungkinan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2020.

Hasil koordinasi Tim TA dengan Dinas PMD Kab.Butur serta konsultasi dengan pihak  Kementerian Desa, terkait pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa triwulan 3 periode Oktober, November dan Desember  tahun 2020, Desa diwajibkan untuk mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa triwulan 3,  dengan melakukan   langkah2 sebagai berikut :

1.  1. Melakulan identifikasi sisa dana (Kas+Bank+sisa 20 % tahap III yg ada di KPPN), jumlah KPM selama 3 bulan.

2.  2. Melaporkan serapan Dana pelaksanaan kegiatan (sarpras dan Non sarpras) melalui aplikasi Sipede guna mengetahui progres kegiatan di Desa dan Jumlah Dana yang sudah digunakan untuk Tahap I dan Tahap II TA 2020

3.  3. Melakukan fasilitasi Desa untuk menetapkan musdesus tentang Jumlah KPM, besaran pengalokasian BLT DD triwulan III periode oktober, November dan Desember,  serta menetapkan  jadwal Penyaluran.

Menindak lanjuti kasil koordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara, Tim TA PM Kabupaten Buton Utara akan melaksanakan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut. Termasuk membahas strategi agar PD/PDTI maupun PLD bisa mengawal hasil koordinasi Tim TA PM sehingga kebijakan Menteri Desa PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bisa tersosialisasi dengan baik hingga ke tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa.

 

Wandaka, 2 Oktober 2020

SDGs Harapan Besar Perubahan Bagi Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak berhenti berupaya dalam meningkatkan pembangunan di Desa. Berbagi strategi pembangunan Desa di laksanakan oleh Kementrian Desa, mulai dari pemberian dana pembangunan bagi setiap Desa. Dana Desa yang diberikan mulai sejak tahun 2015 dan dana Desa yang diberikan oleh Kementrian Desa terus meningkat setiap tahun. Pada  tahun ini Dana Desa yang dianggarkan oleh Kementrian Desa Naik meski tidak terlalu signifikan. Dari sisi lain, Kementrian Desa mengeluarkan kebijakan terkait SDGs untuk memberikan peluang bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.

SDGs menjadi bagian dari program pembangunan untuk tahun 2021. SDGs tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Permendes Nomor 13 merupakan upaya untuk mewujudkan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa mengamanatkan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan ligkungan secara berkelanjutan.

Apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa hanya bisa terlaksana ketika Desa bisa mengoperasionalkan subtansi dalam Undang-Undang Desa. Untuk meringankan bagi Desa dalam mengoperasionalkan hakekat Undang-Undang Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. Prioritas tersebut terdiri atas 18 poin yang menjadi prioritas bagi Desa pada pelaksanaan pembangunan Desa untuk tahun 2021. 18 poin yang menjadi prioritas Dana Desa tahun 2021 sebagai SDGs. Dengan dimasukannya program SDGs kedalam Permendes tersebut bisa menjadi panduan bagi Desa dalam melaksanakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa memiliki panduan yang akan mengarahkan mereka pada tercapainya amanat dalam Undang-Undang Desa.

SDGs menjadi harapan terbesar bagi masyarakat Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa. Baik dari sisi infrastruktur maupun dari pembangunan manusia/pemberdayaan. Kita berharap misi suci yang dibawa oleh program MDGs bisa terwujud sehingga benar-benar bisa membawa perubahan bagi Desa yang ada di Indonesia secara umum maupun di Kabupaten Buton Utara secara khusus. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa Ekonomi tumbuh Merata, Desa Pedul Kesehatan, Desa Peduli ingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya merupakan prioritas yang menjadi sasaran pembangunan pada tahun 2021 mendatang.

 Harus diakui bahwa tantangan terbesar bagi masyarakat kita hari ini sebagimana yang tertuang dalam SDGs adalah menyangkut kemiskinan, kelaparan, ekonomi yang tidak merata dan lain sebaginya adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Desa adalah mewujudkan kehidupan masyarkat Desa tanpa kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Isu kemiskinan dan kelaparan bukan merupakan hal baru, ini adalah isu klasik tapi tetap ada hingga saat ini. Mungkin kita tidak bisa menghapus kemiskinan secara langsung paling tidak dengan adanya program SDGs ini bisa meminimalisir persoalan sosial dimasarakat.

 

 

 Sara'ea, 2 September 2020