Selamat Datang

Mencoba Melukis Makna Dalam Deretan Aksara

Sabtu, 17 Oktober 2020

BPD Bersama Pemerintah Desa Lapandewa Laksanakan Musdes Penetapan Prioritas Usulan RKPDes TA 2021


Bertempat di Balai Desa Lapandewa, BPD Bersama Pemerintah Desa Lapandewa melaksanakan Musyawarah Desa penetapan proritas usulan RKPDes Tahun Anggaran 2021 pada sabtu 17 Oktober 2020. Dalam musdes penetapan prioritas usulan RKPDes tersebut, turut di hadiri perwakilan Masyarakat Desa Lapandewa, Tokoh pemuda, tokoh perempuan, Tokoh Agama, warga miskin serta kaum termarginalkan. Tenaga Pendamping Profesional diwakili oleh Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Lokal Desa. Pihak Kecamatan Kulisusu Barat juga menghadiri kegiatan musdes penetapan prioritas RKPDes tahun 2021.

Dalam sambutannya Ketua BPD Laode Habi mengatakan dan menghimbau kepada peserta akan memastikan dan mengawal usulan usulan yang prioritas sehingga Dapat terakomodir dalam penyusunan RKPDes TA 2021. Sementara PJ Kepala Desa Lapandewa La Dini menjelasakn bahwa Dalam proses musyawarah Desa penetapan prioritas usulan harus memikirkan pada Kemampuan Anggran didesa, belum tentu semua usulan dapat di danai untuk Tahun 2021, maka melalui musdes ini kita akan menentukan skala prioritas tuturnya.

Sedangkan Camat Kulisusu Barat Laode Hazimuddin dalam sambutannya sekaligus membuka acara Musdes menegaskan bahwa   Musdes penetapan Usulan prioritas RKPDes Tahun 2021 merupakan tahapan perencanan yang tidak boleh dilewati dan harus dilaksanakan. Desa Lapandewa merupakan Desa yang ke 10 yang dia kunjungi dalam musdes penetapan Usulan prioritas. Camat Kulisusu Barat mengapresiasi kepada Tim penyusun RKPDeS TA 2021 yang sudah melakukan rekapan daftar usulan serta melakukan pencermatan dokumen RPJMDes, Dokumen RKPDes Tahun berjalan dan Pagu indikatif. Pemerintah Kecamatan Hadir bukan dalam rangka mengintervensi Usulan-usulan masyarakat tapi hadir dalam rangka sebagai undangan dan memastikan agenda MUSDes penetapan usulan Sekecamatan Kulisusu Barat berjalan dengan baik. Proses Musdes diserahkan langsung keforum, apapun yang diputuskan dan disepakati dalam  musyawarah oleh semua perserta maka itulah hasil yang harus diterima oleh semua pihak.

Sedangkan Abdul Haris Selaku Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Kulisusu Barat Dalam sambutan dan arahannya mengungkapkan bahwa Musdes penetapan usulan Prioritas RKPDes TA 2021 Dasar hukum dan Rujukanya jelas  yaitu Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Pemendesa No 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa,Permendesa No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemeberdayan masyarakat Desa Dan Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Musyawarah desa penetapan ususlan prioritas adalah bagian dari tahapan perncanaan yanag harus dilaksanakan. Beliau menghimbau kepada BPD dan pemerintah Desa serta masyarakat untuk meningkatkan kwalitas perencanaan. Perencanaan yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula, sehingga hasil hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat  dan  Tata keperintahan lokal yang demokratik atau TKLD ( partisipasi,Transparansi akuntabilitas) dan Good Governance Dapat kita wujudkan paparnya.

Dalam Musdes penetapan proritas usulan RKPDes Tahun Anggaran 2021 terjadi perdebatan yang alot terkait program yang harus diprioritaskan. Walaupun terjadi perdebatan dalam acara musyawarah Desa tersebut tetapi tidak mempengaruhi jalannya musyawarah tersebut.  Perdebatan yang terjadi adalah uaya untuk menemukenali program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan  menjadi acuan pemerintah desa dalam menjalakan pemerintahan tahun anggaran 2021 dan ditetapkan oleh BPD Desa Lapandewa.

 

 

Masirudin (PLD)

Lapandewa, 17 Oktober 2020

Kamis, 15 Oktober 2020

Pemerintah Desa Mekar Jaya Musdes Penetapan Prioritas Usulan RKPDes Tahun 2021


Pemerintah desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat melaksanakan Musdes Penetapan Prioritas Usulan RKPDes tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 bertempat di balai desa Mekar Jaya yang di hadiri oleh Camat Kulisusu Barat, jajaran pemerintah desa Mekar Jaya, BPD, Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Lokal Desa, serta unsure masyarakat. Dalam sambutannya Kades Mekar Jaya Hasmina Hazlin menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan musdes perencanaan penyusunan RKP 2021 yang melibatkan masyarakat mulai dari tingkat dusun kemudian usulan –usulan di rekap dan di kaji oleh Tim penyusun hingga semua usulan rampung dan saat ini kita akan menentukan usulan yang sangat prioritas tentunya yang menyangkut kepentingan umum yang harus kita dahulukan.  Pemerintah desa tahun ini akan mempogramkan kegiatan Pertamina desa (Pertades) yang akan di kelola oleh BUmdes, dimana program ini selaras dengan Permendes No 13 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 sehingga kami berharap dukungan dari semua pihak untuk bisa merealisasikan kegiatan tersebut sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan pendaptan asli desa. Tim penyusun sudah melakukan kajian tentang hal ini bahkan menemptkan sebagai kegiatan prioritas  untuk tahun 2021 dengan estimasi anggaran 40% dari total dana desa akan dialokasikan untuk penyertaan modal Bumdes dalam rangka mendukung Pertades sambungnya.

Camat kulisusu barat La ode Hazimuddin yang di daulat membuka acara dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sangat penting untuk di hadiri oleh masyarakat karena akan menentukan program atau kegiatan yang akan di danai dalam APBDes tahun 2021 sehingga saran dan masukan bapak ibu semua sangat kami butuhkan untuk perbaikan pembangunan desa, mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pembangunan desa.


Dalam pemaparan sekdes (Muhamad Nurudin) selaku ketua tim penyusun RKPdes 2021 menjelaskan beberapa program yang sudah di rencanakan tahun 2020 namun kegiatan tersebut di tunda pelaksanaan akibat relokasi anggran untuk Covid dan Bantuan Langsung Tunai maka kegiatan tersebut tetap masuk dalam prioritas usulan tahun 2021, dan kegiatan- kegiatan wajib seperti Honor Guru paud, kader –kader desa dan lain lain. Dalam proses musyawarah salah satu tokoh masyarakat (Ahmad Subandi) mengungkapkan pada dasarnya kami selaku masyarakat  sangat setuju dengan program pemerintah desa dan  apa yang sudah di hasilkan oleh tim penyusun karena mereka sudah bekerja maksimal merumuskan kegiatan prioritas yang sudah menjawab kebutuhan masrakat. Intinya kami setuju dan di amini oleh semua peserta.

 

Abdul Haris

Mekar Jaya, 15 Oktober 2020

Desa Malalanda Musdes Penetapan RKP Tahun 2021


Pembangunan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, sehubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, pemerintah Desa perlu melaksanakan perencanaan melalui musyawarah Desa. Tahapan perencanaan Desa Malalanda sudah pada tahapan penetapan rencana kegiatan pembangunan. Musyawarah Desa penetapan rencana kegiatan pembangunan tahun 2021 tersebut dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober 2020 di Aula balai Desa Malalanda.

Dalam musyawarah Desa penetapan rencana kegiatan pembangunan tahun 2021 turut di hadiri oleh Pemerintah Desa Malalanda, BPD Desa Malalanda, LPM Desa Malalanda, tokoh masyarakat, tkoh perempuan, masyarakat Desa Malalanda dan Tenaga pendamping profesional Kabupaten Buton Utara. Dalam musyawarah penetapan rencana kegiatan pembangunan tahun 2021 sempat di interupsi oleh beberapa peserta rapat yang hadir. Interuspi tersebut terkait dengan masyarakat yang mendapat bantuan harus diperhatikan karena kadang yang mendapat bantuan hanya orang itu-itu saja. Pemerintah Desa Malalanda menjelaskan bahwa akan ada tim verifikasi yang akan menentukan layak tidaknya pihak yang akan mendapatkan bantuan dan yang sudah mendapat bantuan tahun ini tidak akan mendapat bantuan lagi tahun depan.

Hasil musyawarah masyarakat Desa Malalanda sebelumnya memasukan porsi anggaran dana Desa sebesar 30% untuk dana bantuan langsung tunai dana Desa. Kepala Desa Malalanda sempat meluruskan terkait penetapan anggaran bantuan langsung tunai tersebut agar tidak perlu diporsikan dulu karena belum ada regulasi yang jelas. Dengan nada yang sama dengan Kepala Desa Malalanda, Tenaga ahli teknologi tepat guna meluruskan terkait dengan pemberian porsi anggaran untuk bantuan langsung tunai tahun 2021. Tidak usah dulu memporsikan anggaran 30% dana Desa untuk dana bantuan langsung tunai dana Desa. Selain belum ada aturan yang jelas terkait bantuan langsung tunai, seandainya ada bantuan langsung tunai untuk tahun 2021 maka pasti akan ada regulasi khusus terkait itu.

 

Malalanda, 15 Oktober 2020


P3MD Butur Laksanakan Rakor Periode Oktober



P3MD Kabupaten Buton Utara melaksanakan rapat koordinasi periode Oktober. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara pada Rabu 14 Oktober 2020. Rapat koordinasi tersebut membahas terkait pelaksanaan tugas-tugas pendampingan serta permasalahan yang muncul dilapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pendampingan. Selain itu dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan evaluasi rencana kerja tindak lanjut yang dilaksanakan periode sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan guna mengetahui letak persoalan sampai tidak terlaksananya kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rencana kerja tindak lanjut yang dievaluasi antara lain terkait dengan kesiapan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa triwulan III periode Oktober sampai Desember 2020, melaksanakan evaluasi tahapan perencanaan tahun 2021, pelaksanaan kegiatan sapras dan non sapras. Pada kegiatan rapat kordinasi tersebut lebih menekankan pada kesiapan Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa dan tahapan pelaksanaan perencanaan tahun 2021.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Teknologi tepat Guna dan Sumber Daya Alam Desa dalam materinya lebih menekankan pada revitaslisasi BUMDes. Beliau berharap pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap BUMDes, melakukan identifikasi permasalahan pada BUMDes sehingga bisa dilakukan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada di BUMDes. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara lebih menekankan pada kerja sama antara Dinas dan P3MD Butur yang telah terjalin selama ini terus dipertahankan agar pelaksanaan pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton Utara. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Buton Utara menekankan pada pendampingan terhadap beberapa Desa yang belum menyampaikan laporan LPJ tahap II. Selain menekankan pendampingan terhadap laporan LPJ tahap II juga menekankan kepada pendamping agar mendampingi beberapa Desa yang menjadi sampel pemeriksaan BPKP.

Akhir kegiatan rapat koordinasi tersebut Tenaga Pendamping Profesional kabupaten Buton Utara disemua tingkatan membahas rencana tindak lanjut sebagai dasar untuk melakukan tugas-tugas pendampingan selanjutnya.

 

 

Sara’ea, 14 Oktober 2020

Sabtu, 10 Oktober 2020

Pemerintah Desa Eensumala Laksanakan Kegiatan Posyandu Lansia


Pada hari ini sabtu tanggal sepuluh bulan oktober tahun 2020 bertempat di kantor
Desa Eensumala telah dilaksanakan kegiatan posyandu lansia. Kegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin Desa Eensumala. Waktu pelaksanaan Kegiatan posyandu lansia sudah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah Desa Eensumala bahkwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan tiap tanggal 10 setiap bulannya.

Kegiatan posyandu lansia tersebut memiliki banyak rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan posyadu lansia tersebut yaitu di awali dengan senam lansia yang bertujuan untuk melatih kebugaran tubuh para lansia. Setelah senam selesai kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan Kodisi Kesehatan Para Lansia yang di laksanakan oleh petugas PUSKESMAS kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. Adapun pemeriksaan yang dilaksanakan berupa cek tekanan daran, gula darah, kolesterol, dan penyakit kronis yang lainya.

Setelah kegiatan pemeriksaan kesehatan selesai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan  penyuluhan kesehatan pada para lansia. Penyuluhan kesehatan pada para lansia langsung di bawakan oleh dokter umum dari puskesmas kecamatan Bonegunu. Dalam meterinya, Dokter dari puskesmas Bonegunu  memberikan penekanan akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup bersih dan sehat membuat kita terhindar dari penyakit. Dalam menutup materinya, Dokter Fahmi mengatakan bahwa lebih baik mencegah penyakit sejak dini dari pada mengobati.

 

Hasiadi

Eensumala 10 Oktober 2020

TPP Kab. Buton Utara Lakukan IST Tim Penyususn RKPDes Kec. Bonegunu


Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pendampingan sebagaimana yang menjadi amanah Undang-Undang Desa, TPP Kabuaten Buton Utara melaksanakan kegiatan IST tim penyusun RKPDes. Kegiatan IST ini dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Balai Pertemuan Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu yang di claster 3 esa sekaligus yakni Desa Damai Laborona, Laano Ipi, dan Desa Tatombuli yang masing-masing diwakili oleh 4 orang peserta tiap desa.

Kepala Desa Damai laborona Dasmin, S.Pt selaku Pj. Kepala Desa Damai Laborona dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan IST Tim Penyusun RKPDes, berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara seksama dan serius. Tugas dari Tim Penyusun RKPDes bukan tugas yang ringan karena mereka akan melakukan pecermatan RPJMD sehingga ada sinkronisasi dengan program yang akan dimuat dalam APBDes  

Kegiatan IST ini di hadiri oleh Tenaga Ahli Kabupaten Buton Utara sebagai pemateri. Dalam sambutannya, Koordinator TPP Kabupaten Buton Utara berharap agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut benar-benar bisa memberikan bekal pengetahuan kepada para peserta sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim penyusun RKPDes bisa dilaksanakan dengan baik.

Hadir juga Pak Masirudin selaku TA.PP Kabupaten Buton Utara yang memberikan materi inti. Beliau menjelaskan alur penyusunan RKPDes mulai dari Musyawarah Desa Perencanaan, Pencermatan Pagu Indikatif hingga Penetapan RKPDes. Dan menjadi dokumen perencanaan tahunan yang ada di desa. Yang menjadi RKTL bagi peserta IST ini, diharapkan akhir Oktober 2020 RKPDes sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

Mohamad Abdul Rohman

Damai Laborona, 10 Oktober 2020

Kamis, 08 Oktober 2020

Pemerintah Desa Lambale Bersama BPD Bahas Perdes Retribusi Pasar

 


Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD) Desa Lambale Kecamatan Kulisusu Barat, menggelar musyawarah desa (Musdes) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan desa (Perdes) tentang retribusi Pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020. Dalam pelaksanaan musdes di hadiri oleh kepala desa, BPD dan Pendamping Desa  serta  unsur  masyarakat (pedagang) yang menjadi pelaku usaha ekonomi di desa.

Dalam sambutannya ketua BPD desa Lambale Fitri Santiana menuturkan rancangan perdes ini merupakan inisiatif dari BPD dan diharapkan kepada semua pihak untuk ikut mendiskusikan dan memberikan masukan agar  menjadi salah satu produk hukum di desa. Pasar desa yang sudah di bangun dan di anggarkan dari APBDEs agar bisa memberikan kontiribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pembentukan pasar desa yaitu untuk untuk memasarkan hasil produksi di perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Dalam kesempatan yang sama PJ Kepala desa Lambale “La ode Akis menjelaskan bahwa pemerintah desa Lambale memberikan apresiasi kepada BPD selaku mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, yang sudah bekerja sama dalam hal memajukan desa dimana salah satunya dengan mendorong rancangan perdes tentang retribusi pasar tentunya diharapkan dapat meningkatkan PAD. Saat ini setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa tapi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang Dana Desa bisa saja di hentikan, oleh karena itu mulai dari saat ini kita harus mampu menggali potensi yang ada untuk bisa dimanfaatkan dengan baik agar bisa memberikan peningkatan pendapatan asli desa tuturnya. Saat ini sedang dilakukan pekerjaaan dana desa tahap II untuk peningkatan halaman pasar dengan total anggaran, 102,021,000.

Dalam proses diskusi terlihat antusias peserta salah satunya dari tokoh masyarakat (Nasarudin) menyampaikan harapan kepada pemerintah desa dan BPD agar fasilitas pasar desa untuk terus ditingkatkan tidak sekedar warga menjual dilapak tapi perlu dibangun lods atau kios yang di sediakan oleh pemerintah desa.

Penegasan dari pendamping, memberikan apresiasi kepada BPD dan Pemdes  serta seluruh stakeholder yang telah memberikan sumbangsi pemikiran dalam pembahasan rancangan perdes hari ini, selaku pendamping kami berharap aset2 desa seperti pasar desa yg sudah dibangun dengan dana desa agar bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan kontibusi dalam peningkatan pendapatan asli desa,   kawan-kawan  BPD untuk bisa memberikan ide-ide yang kreatif dan inovatif kepada pemdes untuk kemajuan desa.

 

 

Abdul haris.

Lambale, 8 Oktober 2020